Sumut Jadi Provinsi Prioritas Penurunan Stunting Nasional

Pemerintah terus menunjukkan keseriusan dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara (Sumut).

Sebanyak 12 provinsi termasuk Sumut menjadi prioritas untuk menjalankan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting Indonesia.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah yang juga Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Sumut bersama Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut Mhd Irzal mengaku optimis Sumut dapat mencapai target penurunan angka stunting sebesar 14% pada tahun 2024.

"Saya yakin dan percaya kalau kita bergerak sesuai dengan ketentuan yang telah disusun dan kerja sama yang baik antar OPD, dinas terkait hingga nanti juga bekerja sama dengan Kemenag dalam hal ini KUA. Kita optimis target tersebut bisa terlaksana," ujar Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah usai menerima kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Sumut dan jajaran di Rumah Dinas Wagub, Jalan Teuku Daud, Medan, Selasa (8/3).

Lanjut Ijeck, Juli 2024 target kasus stunting harus turun 14% untuk Sumut dan juga nasional. "Dalam kaitan ini kita harus bergerak by data yang sudah disiapkan secara nasional by Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) sampai dengan petugas lapangan di setiap desa," ujarnya.

Stunting, lanjut Ijeck, memang harus jadi prioritas sebagai upaya mempersiapkan generasi penerus yang lebih baik. "Dalam kaitan ini, bukan hanya soal gizi, tapi lingkungan atau sanitasi harus diperhatikan. Jadi semua instansi terkait harus sama-sama bekerja," harapnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Mhd Irzal menambahkan BKKBN telah siapkan sebanyak 30.969 pendamping keluarga yang akan disebar di seluruh Kabupaten/Kota di Sumut. "Tim pendamping keluarga ini adalah bidan, kader KB, dan anggota PKK di desa yang telah dilatih. Mereka akan mendampingi keluarga-keluarga yang berisiko stunting di antaranya calon pengantin, ibu hamil, ibu dalam masa interval kehamilan, serta ibu dengan anak usia 0 - 59 bulan. Insya Allah, dengan pendampingan yang baik ini, kita optimis," ujar Mhd Irzal.

Lanjutnya, selain memberikan sosialisasi dan pendampingan, para tim pendamping akan melakukan koneksi data ke aplikasi sebagai upaya mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan dengan melihat kodisi calon pasangan pengantin. "Untuk koneksi selular para pendamping ini ke aplikasi kita, BKKBN keluarkan dana sebesar Rp100 ribu tiap bulan. Untuk pendampingan ada lagi biayanya," ujarnya.

Lanjutnya, menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dikeluarkan Kemenkes RI, angka stunting di Sumut mencapai 25,8%. "Kejar-kejaran dengan angka nasional yang berada di 24,4%. Tahun 2024 harus turun menjadi hanya 10%, dan waktu kita tinggal 2,5 tahun lagi. Tentu ini bukan hal yang mudah. Tapi kita harus optimis dengan kolaborasi mudah-mudahan bisa turun," katanya.

Sementara itu, untuk angka kasus stunting tertinggi di Sumut ada di Kabupaten Mandailing Natal sebesar 47,7%, Kabupaten Padanglawas sebesar 42% dan Pakpak Bharat 40%.