Pemerintah daerah diminta untuk terus melakukan perbaikan data terkait penanganan kasus covid-19 pada daerahnya masing-masing.
Perbaikan data ini menjadi penting untuk mensinkronkan data antara daerah dengan data di Kementerian Kesehatan (kemenkes).
Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk memperbaiki data penanganan kasus Covid-19 di daerah. Hal ini dikarenakan, seringkali data yang dilaporkan oleh pemerintah daerah (Pemda) tidak sinkron dengan data di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Saat ini kata Hartarto, Sumatera Utara menjadi daerah dengan kasus aktif tertinggi di Pulau Sumatera dengan 15.685 kasus. Namun data ini sendiri sudah turun 37 persen.
"Harus jadi catatan, masih ada kasus yang lebih dari 21 hari yang tentunya perlu dicleansing datanya apakah sembuh apa meninggal sehingga itu yg membuat Sumut berada di posisi kedua. Memang bapak presiden meminta angka yang menggantung ini diselesaikan, sehingga penanganannya lebih tajam dan baik," kata Airlangga kepada wartawan usai pertemuan evaluasi PPKM di Sumut, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Kamis (9/9/21).
Persoalan pendataan yang belum baik ini menurut dia, terjadi di banyak daerah. Ia mencontohkan Lampung, yang menjadi daerah tertinggi positivity ratenya sebesar 7 persen.
"Walaupun dia mengakui bahwa jumlahnya tidak segitu, tapi kami sudah tunggu dua minggu datanya pun tidak keluar. Jadi perbaikan data tidak keluar. Kita bisa saja menurunkan level Medan ke bawah, tapi kalau level Medan ini turun kebawah, kasus ini tidak selesai. Kami juga tidak enak kalau laporan Sumut di flek nomor dua se Indonesia dan ini sudah beberapa kali 4 besar. Dan bapak presiden selalu menanyakan ada apa dengan Sumut apakah datanya sama dengan Kemenkes. Jadi mohon ini dicek seluruhnya kalau bisa segera diluruskan maka perlu ada perbaikan," katanya.
Hal lain yang jadi catatan untuk Sumut adalah angka vaksinasi yang masih di bawah nasional. Angka vaksinasi di Sumut secara keseluruhan baru 23 persen. Di bawah rata-rata nasional yang sudah menyentuh 32 persen.
Sementara negara-negara yang persentase vaksinasi sudah mencapai 60 persen, kasus Covid-19 nya masih meningkat.
"Jadi kalau ini dikasih kendor ini bisa meledak lagi. Yang membuat Sumut kasus turun ini jujur dikatakan PPKM. Karena vaksin baru 23 persen. Nasional 32 persen. Bali sudah lebih 60 persen. Sesuai arahan Bapak Presiden Luar Jawa akan terus kita dorong (vaksinasi)," jelasnya.
Airlangga menjamin, ketersediaan vaksin akan terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan.
"Kami dari pemerintah akan terus dorong bahwa wilayah-wilayah yang diprioritaskan akan mendapat prioritas vaksin. Jadi dengan demikian vaksin itu dikaitkan dengan situasi di lapangan," pungkasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved