Sugiat: pembatalan Debat Capres Memperkuat Aroma Intervensi di KPU

Pembatalan debat kandidat yang sebelumnya sudah dijadwalkan KPU  terus menuai kecaman dari publik.

Metode efektif untuk menyampaikan visi dan misi peserta pilpres kepada seluruh calon pemilih itu akhirnya diputuskan untuk ditiadakan.

Menanggapi keputusan itu, Ketua KNPI Sumatera Utara Sugiat Santoso menilai ada kecacatan dan aroma pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur yang dibawa demokrasi.

"Jelas ada pengkhianatan terhadap demokrasi. Karena publik akhirnya tidak mampu mengukur calon pemimpinnya yang cakap dan mampu memahami persoalan sekaligus meramu solusi atas permasalahan yang ada di tengah publik," kata Sugiat kepada RMOLSumut, Senin (7/1).

Publik, lanjut Sugiat, punya hak untuk tau bagaimana isi kepala capres. Salah satu untuk mengetahuinya adalah lewat debat dan gagasan yang akan dilihat langsung oleh publik.

Sugiat menduga ada gelagat yang tak wajar dalam pengambilan keputusan oleh KPU dengan membatalkan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya.

"Saya melihat ini pertanda ada intervensi di dalam KPU yang dilakukan salah satu calon pasangan yang tak siap. Kalau bukan karena alasan salah satu capres, apa alasan yang tepat dari KPU untuk membatalkan jadwal itu?" Kata Sugiat mempertanyakan.

Dugaan Sugiat semakin menguat manakala di media sosial, publik meributkan salaj satu pasangan yang ingin agar paparan visi dan misi disampaikan tim kampanye.

"Ini gawat, terkesan KPU mengakomodir satu sisi, sehingga kemudian tidak berani melanjutkan acara yang sudah dijadwalkan, yakni adu debat capres. Aroma intervensi semakin menguat," tandas Sugiat. [hta] 


Pembatalan debat kandidat yang sebelumnya sudah dijadwalkan KPU  terus menuai kecaman dari publik.

Metode efektif untuk menyampaikan visi dan misi peserta pilpres kepada seluruh calon pemilih itu akhirnya diputuskan untuk ditiadakan.

Menanggapi keputusan itu, Ketua KNPI Sumatera Utara Sugiat Santoso menilai ada kecacatan dan aroma pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur yang dibawa demokrasi.

"Jelas ada pengkhianatan terhadap demokrasi. Karena publik akhirnya tidak mampu mengukur calon pemimpinnya yang cakap dan mampu memahami persoalan sekaligus meramu solusi atas permasalahan yang ada di tengah publik," kata Sugiat kepada RMOLSumut, Senin (7/1).

Publik, lanjut Sugiat, punya hak untuk tau bagaimana isi kepala capres. Salah satu untuk mengetahuinya adalah lewat debat dan gagasan yang akan dilihat langsung oleh publik.

Sugiat menduga ada gelagat yang tak wajar dalam pengambilan keputusan oleh KPU dengan membatalkan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya.

"Saya melihat ini pertanda ada intervensi di dalam KPU yang dilakukan salah satu calon pasangan yang tak siap. Kalau bukan karena alasan salah satu capres, apa alasan yang tepat dari KPU untuk membatalkan jadwal itu?" Kata Sugiat mempertanyakan.

Dugaan Sugiat semakin menguat manakala di media sosial, publik meributkan salaj satu pasangan yang ingin agar paparan visi dan misi disampaikan tim kampanye.

"Ini gawat, terkesan KPU mengakomodir satu sisi, sehingga kemudian tidak berani melanjutkan acara yang sudah dijadwalkan, yakni adu debat capres. Aroma intervensi semakin menguat," tandas Sugiat. [hta]