Sudah Masuki Triwulan Keempat, Serapan APBD Sumut Masih 48 Persen

LAPORAN : Jonris Purba

Senin, 27 September 2021 | 21:21

Rakor Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Covid-19 se Provinsi Sumut, di Ballroom Aston City Hall, Jalan Balai Kota Medan, Senin (27/9/2021)/RMOLSumut

Tahun anggaran APBD Sumatera Utara 2021 segera memasuki triwilan keempat. Namun sejauh ini, serapan anggaran masih sekitar 48 persen.

Atas kondisi ini, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan akselerai serapan hingga tutup buku 20 Desember 2021 mendatang.

"Saat ini anggaran (Pemprovsu) di tahun 2021 di tanggal sekian ini (tanggal 27 September), itu baru 48 persen. Inilah harusnya yang kita kejar dan evaluasi, dan diambil langkah oleh pak kajati untuk mengkoordinasikan melalui rapat ke tingkat bupati/wali kota serta kapolres," kata Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menjawab wartawan usai Rakor Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Covid-19 se Provinsi Sumut, di Ballroom Aston City Hall, Jalan Balai Kota Medan, Senin (27/9/2021).

Menurut Edy, pengelolaan anggaran yang baik sesuai perencanaan adalah tidak terjadi sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA). "Dalam proses pengelolaan (anggaran) ini dimulai dari perencanaan. Solusi terbaik adalah tidak ada SiLPA," ujarnya.

Selanjutnya anggaran yang telah digunakan maupun tidak terserap itu, kata dia, mesti dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

"Apa yang terjadi di SiLPA, itu biasanya karena ada trouble (masalah) seperti cuaca dan lain-lain yang tidak bisa diselenggarakan. Tapi saat ini yang kita alami, wartawan pasti tau semua, lebih besar SiLPA daripada yang sudah dianggarkan," kata mantan Pangkostrad itu.

Mengenai serapan anggaran penanganan pandemi Covid-19, selaku Kasatgas Penanganan Covid-19 Sumut, disebutnya itu dialokasikan tersendiri. Adapun refocusing pertama, pemprov merealokasi APBD Sumut 2020 senilai Rp1,5 triliun.

"Dan untuk di TA.2021, saat ini (penyerapannya) sudah sampai Rp1,1 triliun. Tidak ada anggaran yang dipastikan seperti TA.2020.Tetapi ini yang dikelola (beberapa OPD) buat penanggulangan covid ini. Yakni khusus tentang kesehatan, tentang stimulus ekonominya, dan tentang kesiapan UMKM terdampak covid. Itulah dana yang digunakan dan untuk lengkapnya bisa ditanya ke BPK," pungkasnya.