Suasana Mencekam, Sinkronisasi Data Belum Terlaksana Di Nias Selatan

Rekomendasi dari Bawaslu Sumatera Utara untuk sinkronisasi ulang data formulir DA1 dan DAA1 dengan mengacu pada formulir C1 plano hingga saat ini belum terlaksana di Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan. Hal ini disampaikan anggota Bawaslu Sumatera Utara, Suhadi Sukendar Situmorang terkait perkembangan terkini atas pelaksanaan rekomendasi yang mereka keluarkan pada Senin 13 Mei 2019 lalu tersebut.

"Sampai saat ini informasi yang kami peroleh bahwa, petugas KPU Nias Selatan belum berani turun ke kecamatan tersebut karena masyarakat justru menginginkan seluruh wilayah dapil V untuk tingkat DPRD Nias Selatan itu buka kotak, karena diduga sarat kecurangan," katanya, Rabu (15/5/2019).

Situasi ini membuat situasi di Kecamatan Toma menurut Suhadi sempat mencekam. Karena warga yang menginginkan pembukaan seluruh kotak suara Dapil Nisel V melakukan pemblokiran jalan sejak kemarin. Dan berdasarkan informasi yang mereka terima, masyarakat saat ini sudah mulai kooperatif dengan membuka blokade jalan namun tetap melakukan sweeping terharap penyelenggara pemilu.

"Kami dapat informasi dari pak Kapolda Sumut bahwa komisioner KPU Nias Selatan belum berani masuk ke sana meski Kapolres Nias Selatan sudah menjamin kemanannya," ujarnya.

Harapan Bawaslu kata Suhadi, rekomendasi mereka tersebut segera dilaksanakan oleh KPU Nias Selatan mengingat jaminan keamanan juga sudah diberikan oleh pihak kepolisian. Anggota Bawaslu Nias Selatan sendiri menurutnya sudah ada di lokasi sejak semalam, sehingga tidak ada alasan bagi KPU Nisel untuk menunda pelaksanaan proses tersebut. Mengenai kemungkinan merekomendasikan pembukaan seluruh kotak suara dapil Nisel V tingkat DPRD Nisel, hal tersebut menurut Suhadi tidak masuk dalam rekomendasi mereka mengingat persoalan tersebut tidak dimunculkan ke permukaan saat proses rekapitulasi dan tidak ada bukti yang meyakinkan mereka untuk merekomendasikan hal tersebut.

"Kemarin kita tidak rekomendasikan buka semua (dapil V DPRD Nisel) karena tidak ada muncul, kalaupun muncul sepintas itu tidak ada bukti kecurangan. Sementara bukti kita mengeluarkan rekomendasi sinkronisasi di Kecamatan Toma karena terdapat formulir DA1 dan DAA1 yang lebih dari 1 versi," pungkasnya.

Rekomendasi dari Bawaslu Sumatera Utara untuk sinkronisasi ulang data formulir DA1 dan DAA1 dengan mengacu pada formulir C1 plano hingga saat ini belum terlaksana di Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan. Hal ini disampaikan anggota Bawaslu Sumatera Utara, Suhadi Sukendar Situmorang terkait perkembangan terkini atas pelaksanaan rekomendasi yang mereka keluarkan pada Senin 13 Mei 2019 lalu tersebut.

"Sampai saat ini informasi yang kami peroleh bahwa, petugas KPU Nias Selatan belum berani turun ke kecamatan tersebut karena masyarakat justru menginginkan seluruh wilayah dapil V untuk tingkat DPRD Nias Selatan itu buka kotak, karena diduga sarat kecurangan," katanya, Rabu (15/5/2019).

Situasi ini membuat situasi di Kecamatan Toma menurut Suhadi sempat mencekam. Karena warga yang menginginkan pembukaan seluruh kotak suara Dapil Nisel V melakukan pemblokiran jalan sejak kemarin. Dan berdasarkan informasi yang mereka terima, masyarakat saat ini sudah mulai kooperatif dengan membuka blokade jalan namun tetap melakukan sweeping terharap penyelenggara pemilu.

"Kami dapat informasi dari pak Kapolda Sumut bahwa komisioner KPU Nias Selatan belum berani masuk ke sana meski Kapolres Nias Selatan sudah menjamin kemanannya," ujarnya.

Harapan Bawaslu kata Suhadi, rekomendasi mereka tersebut segera dilaksanakan oleh KPU Nias Selatan mengingat jaminan keamanan juga sudah diberikan oleh pihak kepolisian. Anggota Bawaslu Nias Selatan sendiri menurutnya sudah ada di lokasi sejak semalam, sehingga tidak ada alasan bagi KPU Nisel untuk menunda pelaksanaan proses tersebut. Mengenai kemungkinan merekomendasikan pembukaan seluruh kotak suara dapil Nisel V tingkat DPRD Nisel, hal tersebut menurut Suhadi tidak masuk dalam rekomendasi mereka mengingat persoalan tersebut tidak dimunculkan ke permukaan saat proses rekapitulasi dan tidak ada bukti yang meyakinkan mereka untuk merekomendasikan hal tersebut.

"Kemarin kita tidak rekomendasikan buka semua (dapil V DPRD Nisel) karena tidak ada muncul, kalaupun muncul sepintas itu tidak ada bukti kecurangan. Sementara bukti kita mengeluarkan rekomendasi sinkronisasi di Kecamatan Toma karena terdapat formulir DA1 dan DAA1 yang lebih dari 1 versi," pungkasnya.