Desakan agar seluruh petinggi partai politik di Jakarta jeli dalam memberikan rekomendasi calon kepala daerah di Kabupaten Merauke muncul dari masyarakat yang menamakan diri Solidaritas Masyarakat Papua. Mereka mengaku sangat keberatan jika rekomendasi untuk maju pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang justru diberikan kepada bakal calon non Orang Asli Papua (OAP). Desakan ini mereka sampaikan dalam aksi unjuk rasa yang sudah berlangsung selama empat hari di Kabupaten Merauke. "Meminta kepada pimpinan-pimpinan Partai Politik dari tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Pusat untuk memberikan Surat Keputusan (SK) atau Rekomendasi kepada putra-putri Asli Papua atau Asli Marind, meminta agar para partai politik untuk menarik kembali Surat Keputusan (SK) yang sudah diberikan kepada orang bukan Asli Papua (Non OAP)," kata koordinator lapangan Solidaritas Masyarakat Papua, Merauke, Dinosius Yebi, dilansir kantor berita RMOLPapua, Sabtu (22/8). Penolakan terhadap calon Non OAP menurut Dinosius tidak hanya disuarakan oleh Suku Marind selaku suku Asli Kabupaten Merauke, melainkan juga pemuda dari beberapa kabupaten lain di wilayah Selatan Papua, antara lain Pemuda dari Kabupaten Asmat, Pemuda dari Kabupaten Mappi, dan Pemuda dari Kabupaten Boven Digoel. "Pemerintah pusat janganlah memandang kami di Merauke sebelah mata, karena Papua bergabung dengan NKRI itu mulainya dari Merauke," ungkapnya. Mereka berharap dalam kurun waktu 2 minggu kedepan, tuntutan mereka tersebut dapat diperhatikan oleh seluruh pimpinan partai politik di Jakarta. “Kepada Ibu Megawati Soekarno Putri tolong melihat kami di Selatan Papua, sebab Ir. Soekarno yang merupakan Ayah anda dan juga sebagai Presiden pertama Indonesia lah yang telah memperjuangkan kami untuk masuk kedalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jangan sampai situasi ini membuat kami memutuskan untuk keluar," pungkasnya.[R]
Desakan agar seluruh petinggi partai politik di Jakarta jeli dalam memberikan rekomendasi calon kepala daerah di Kabupaten Merauke muncul dari masyarakat yang menamakan diri Solidaritas Masyarakat Papua. Mereka mengaku sangat keberatan jika rekomendasi untuk maju pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang justru diberikan kepada bakal calon non Orang Asli Papua (OAP). Desakan ini mereka sampaikan dalam aksi unjuk rasa yang sudah berlangsung selama empat hari di Kabupaten Merauke. "Meminta kepada pimpinan-pimpinan Partai Politik dari tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Pusat untuk memberikan Surat Keputusan (SK) atau Rekomendasi kepada putra-putri Asli Papua atau Asli Marind, meminta agar para partai politik untuk menarik kembali Surat Keputusan (SK) yang sudah diberikan kepada orang bukan Asli Papua (Non OAP)," kata koordinator lapangan Solidaritas Masyarakat Papua, Merauke, Dinosius Yebi, dilansir kantor berita RMOLPapua, Sabtu (22/8). Penolakan terhadap calon Non OAP menurut Dinosius tidak hanya disuarakan oleh Suku Marind selaku suku Asli Kabupaten Merauke, melainkan juga pemuda dari beberapa kabupaten lain di wilayah Selatan Papua, antara lain Pemuda dari Kabupaten Asmat, Pemuda dari Kabupaten Mappi, dan Pemuda dari Kabupaten Boven Digoel. "Pemerintah pusat janganlah memandang kami di Merauke sebelah mata, karena Papua bergabung dengan NKRI itu mulainya dari Merauke," ungkapnya. Mereka berharap dalam kurun waktu 2 minggu kedepan, tuntutan mereka tersebut dapat diperhatikan oleh seluruh pimpinan partai politik di Jakarta. “Kepada Ibu Megawati Soekarno Putri tolong melihat kami di Selatan Papua, sebab Ir. Soekarno yang merupakan Ayah anda dan juga sebagai Presiden pertama Indonesia lah yang telah memperjuangkan kami untuk masuk kedalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jangan sampai situasi ini membuat kami memutuskan untuk keluar," pungkasnya.© Copyright 2024, All Rights Reserved