Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr Sofyan Tan, mengungkapkan ada beberapa bahasa daerah di Sumatera Utara terancam punah sehingga membutuhkan perhatian serius melalui upaya pelindungan dan revitalisasi yang melibatkan pemerintah, sekolah, komunitas, serta masyarakat.
Hal itu disampaikan Sofyan Tan di sela kegiatan Diseminasi Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah yang digelar di Hotel Le Polonia Medan, Rabu, 14 Oktober 2026.
Sofyan menjelaskan, terdapat sekitar 10 bahasa daerah di Sumatera Utara yang mendapat perlindungan. Namun, sebagian di antaranya menghadapi ancaman kepunahan, termasuk sejumlah dialek bahasa Melayu, bahasa Batak, dan bahasa Siladang di Mandailing Natal.
“Di Sumatera Utara terdapat sekitar 10 bahasa daerah yang mendapat perlindungan. Namun, sebagian di antaranya menghadapi ancaman kepunahan. Termasuk sejumlah dialek bahasa Melayu, bahasa Batak, dan bahasa Siladang,” ujarnya.
Menurut Sofyan, bahasa daerah merupakan representasi kemajemukan bangsa Indonesia. Dengan lebih dari 700 kelompok suku bangsa, Indonesia memiliki kekayaan bahasa dan budaya yang harus dijaga agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman.
Ia mencontohkan bahasa Melayu di Sumatera Utara yang memiliki beragam dialek, seperti Panai, Sorkam, Asahan, dan Langkat. Begitu pula bahasa Batak yang memiliki variasi dialek, di antaranya Toba dan Angkola.
Keberagaman tersebut, katanya, bukan sekadar perbedaan cara bertutur, melainkan bagian dari identitas dan kekayaan budaya masyarakat yang perlu dilestarikan melalui program revitalisasi bahasa daerah.
Sofyan juga menyoroti semakin berkurangnya pembelajaran bahasa daerah di sekolah. Kondisi ini perlu mendapat perhatian, terutama dalam penyediaan tenaga pengajar dan penguatan program pelestarian bahasa bagi generasi muda.
Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis dalam memastikan bahasa daerah tetap digunakan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, upaya revitalisasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar bahasa daerah tidak hanya tersimpan sebagai dokumentasi, tetapi tetap hidup dalam keseharian masyarakat.
Selain menjaga identitas budaya, pelestarian bahasa daerah juga dinilai memiliki potensi mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Sofyan mencontohkan kawasan Danau Toba yang menjadi salah satu destinasi pariwisata prioritas nasional. Pemahaman terhadap bahasa dan budaya lokal dapat memperkaya pengalaman wisatawan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata.
Ia turut mengingatkan bahwa perbedaan logat dan gaya komunikasi antardaerah tidak seharusnya langsung dimaknai sebagai sikap kasar atau kemarahan. Perbedaan tersebut merupakan karakter budaya yang perlu dipahami untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sementara itu, Devi Luthfiah yang mewakili Kepala Bidang Fasilitasi dan Advokasi Bahasa dan Sastra menegaskan bahwa pelindungan bahasa daerah tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, legislatif, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat.
“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata Badan Bahasa melalui Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra untuk membangun sinergi strategis dalam pelindungan bahasa daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan diseminasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelindungan, revitalisasi, serta pewarisan bahasa dan sastra daerah kepada generasi muda.
Devi juga mengapresiasi Komisi X DPR RI atas komitmennya dalam mengawal isu kebahasaan dan kesastraan, khususnya melalui fungsi legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan pelindungan bahasa daerah.
Melalui kolaborasi berbagai pihak, pelindungan dan revitalisasi bahasa daerah diharapkan dapat berjalan lebih adaptif dan berkelanjutan sehingga kekayaan bahasa dan sastra Sumatera Utara tetap hidup serta dapat diwariskan kepada generasi mendatang.