Sofyan Nasution: Pemerintahan Jangan Dinasti

Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah hal yang marak saat ini. Betapa tidak, kasus korupsi yang disinyalir karena Sistem Pemilihan Langsung membuat masyarakat menjadi awas. Terlebih dengan adanya isu bahwa Indonesia rentan dengan pemerintahan dinasti.





"Jangan nanti yang ada jadinya dinasti. Misalnya ayahnya presiden, kemudian menurunkan ke menantu atau anaknya jadi presiden atau jadi kepala daerah. Kemudian bapaknya walikota terus anaknya kepilih atau melalui jalur-jalur kekuasaan bisa menjadi pejabat juga. Nah ini yang perlu dibatasi," katanya kepada Kantor Berita RMOLSumut.





Sistem Pemilihan Langsung menurut Sofyan harus dirubah untuk menghindari adanya Kolusi dan Nepotisme.





"Memang saya lebih setuju ada cara lain ya. Cara lain yang tentunya tidak melanggar konstitusi dan didukung oleh rakyat. Tapi itu juga harus membuktikan tidak ada kolusi maupun nepotisme," katanya.





Sofyan mengatan masyarakat juga muak dengan hal-hal seperti ini. Kalau sosok anak atau sosok turunan ini adalah sosok yang mumpuni, untuk memimpin, mungkin masyarakat akan bilang kenapa tidak.





Menurut Sofyan kebanyakan sosok yang menjadi turunan kekuasaan ini mengecewakan rakyat. Sehingga sebagian rakyat merasa perlu berperan dalam hal siapa yang akan memimpin mereka. Namun menurutnya ini hanya sebagian rakyat.





"Sebagian rakyat yang lain merasa bahwa ini hari raya mereka, bisa gajian ni. Mulai dari jadi timses, logistik, atau bagian dari katering saja untuk mendapat rezeki. Nah masyarakat merasa ini rezeki sekali dalam 5 tahun," katanya.





Menurut Sofyan Standarisasi pendidikan harus diatur dalam memilih pemimpin. Sofyan mengatakan yang terjadi di lapangan adalah staff ahli harus S2 tapi wakil rakyat SMA bisa. Hal ini harus ditingkatkan. Hal yang ditakutkan adalah pemikiran anggota dewan yang SMA muncul dari staff ahli yang S2. Hal ini menurutnya adalah ketimpangan.





Sofyan mengatakan pemerintahan dinasti ini perlu disikapi dan perlu adanya strategi-strategi baru untuk memilih pemimpin.





"Hal ini juga perlu disikapi perlu ada aturan atau strategi baru bagaimana memilih pemimpin-pemimpin atau wakil rakyat. Karena di bawah itu transaksional itu sudah luar biasa," pungkasnya.[R]


Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah hal yang marak saat ini. Betapa tidak, kasus korupsi yang disinyalir karena Sistem Pemilihan Langsung membuat masyarakat menjadi awas. Terlebih dengan adanya isu bahwa Indonesia rentan dengan pemerintahan dinasti.





"Jangan nanti yang ada jadinya dinasti. Misalnya ayahnya presiden, kemudian menurunkan ke menantu atau anaknya jadi presiden atau jadi kepala daerah. Kemudian bapaknya walikota terus anaknya kepilih atau melalui jalur-jalur kekuasaan bisa menjadi pejabat juga. Nah ini yang perlu dibatasi," katanya kepada Kantor Berita RMOLSumut.





Sistem Pemilihan Langsung menurut Sofyan harus dirubah untuk menghindari adanya Kolusi dan Nepotisme.





"Memang saya lebih setuju ada cara lain ya. Cara lain yang tentunya tidak melanggar konstitusi dan didukung oleh rakyat. Tapi itu juga harus membuktikan tidak ada kolusi maupun nepotisme," katanya.





Sofyan mengatan masyarakat juga muak dengan hal-hal seperti ini. Kalau sosok anak atau sosok turunan ini adalah sosok yang mumpuni, untuk memimpin, mungkin masyarakat akan bilang kenapa tidak.





Menurut Sofyan kebanyakan sosok yang menjadi turunan kekuasaan ini mengecewakan rakyat. Sehingga sebagian rakyat merasa perlu berperan dalam hal siapa yang akan memimpin mereka. Namun menurutnya ini hanya sebagian rakyat.





"Sebagian rakyat yang lain merasa bahwa ini hari raya mereka, bisa gajian ni. Mulai dari jadi timses, logistik, atau bagian dari katering saja untuk mendapat rezeki. Nah masyarakat merasa ini rezeki sekali dalam 5 tahun," katanya.





Menurut Sofyan Standarisasi pendidikan harus diatur dalam memilih pemimpin. Sofyan mengatakan yang terjadi di lapangan adalah staff ahli harus S2 tapi wakil rakyat SMA bisa. Hal ini harus ditingkatkan. Hal yang ditakutkan adalah pemikiran anggota dewan yang SMA muncul dari staff ahli yang S2. Hal ini menurutnya adalah ketimpangan.





Sofyan mengatakan pemerintahan dinasti ini perlu disikapi dan perlu adanya strategi-strategi baru untuk memilih pemimpin.





"Hal ini juga perlu disikapi perlu ada aturan atau strategi baru bagaimana memilih pemimpin-pemimpin atau wakil rakyat. Karena di bawah itu transaksional itu sudah luar biasa," pungkasnya.