Soal Proyek Rp 2,7 T, KOSGORO 1957 Minta Gubsu tidak Provokasi Rakyat

Ungkapan Edy Rahmayadi yang meminta rakyat tidak memilih politisi yang menolak proyek infrastruktur Rp 2,7 triliun dinilai sebagai ungkapan yang provokatif.

Ketua PDK KOSGORO 1957 Sumatera Utara, Riza Fakhrumi Tahir sangat menyayangkan seorang gubernur justru mengeluarkan statemen yang jauh dari konteks yang sedang dipersoalkan oleh para politisi. Karena sesungguhnya, para politisi tidak ada yang menolak mega proyek untuk pembenahan infrastruktur, peningkaran kesejahteraan rakyat jika hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur.

"Gubsu gagal faham, sehingga dia agak emosi, cenderung memutarbalik fakta dan malah koq jadi provokatif. Provokasi Gubsu tidak ada korelasinya dengan sikap kritis para politisi atas proyek multiyears 2,7 T. Yang dipersoalkan para politisi dan demonstrasi kelompok antikorupsi di Jakarta, bukan pembangunannya. Tapi, mekanismenya yang melanggar aturan," kata Riza kepada RMOLSumut, Jumat (1/7/2022).

Dijelaskan, pelaksanaan proyek multiyears bidang pembangunan jalan dan jembatan di Sumatera Utara sebesar Rp 2,7 triliun berpotensi melanggar hukum karena penetapan anggarannya tidak sesuai Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan tidak ditetapkan melalui Perda Sumut.

Menurut Riza, rakyat sekarang sudah tidak perduli, apakah proyek ini sesuai aturan atau tidak sesuai peraturan, karena hal itu memang sangat mereka butuhkan. Rakyat pasrah dan sudah lelah menunggu adanya pembangunan. Bagi rakyat, sekarang yang penting adanya pembangunan, bukan soal sesuai peraturan atau bertentangan dengan peraturan.

"Rakyat tidak punya resiko ketika proyek pembangunan menyalahi aturan dilaksanakan. Makanya, mereka diam saja. Sesungguhnya mereka adalah silent majority," ujarnya.

Riza mengingatkan Gubsu dan pihak-pihak lain, jangan diamnya rakyat itu lantas dibenturkan dengan pihak yang tidak setuju.

“Jangan membenturkan rakyat dengan para politisi yang tidak setuju. Jangan atasnamakan kepentingan rakyat untuk menutupi sebuah kebijakan salah. Jangan catut kepentingan rakyat untuk melawan ketidaksetujuan pihak lain. Gubsu jangan begitu. Fahami benar-benar aspirasi rakyat. Para politisi juga membawa pesan rakyat agar peraturan ditegakkan," pungkasnya.

Diketahui pada kegiatan Groundbreaking proyek Rp 2,7 triliun di Desa Suka Makmur, Kecamatan Kutalimbaru pekan lalu Gubsu meminta akyat agar tidak memilih politisi yang tidak mendukung proyek infrastruktur senilai Rp 2,7 T di Sumatera Utara. Alasannya, proyek ini menurut Gubsu sesuai dengan prosedur.

"Kalau ada politisi yang tidak setuju, jangan pilih mereka yang tidak setuju," ujarnya waktu itu.