Soal Macet, Medan Butuh Sistem Pemerintahan Yang Pro Transportasi Kota

Salah satu masalah yang tak kunjung usai di Kota Medan adalah masalah kemacetan. Tiap hari, pemandangan ini selalu terlihat di sejumlah titik dan persimpangan, terutama pada saat jam-jam sibuk.

Pengamat Trasportasi, Medis Surbakti menyebut, kemacetan yang terjadi di Medan adalah sebagai dampak dari pertambahan jumlah kendaraan tanpa dibarengi oleh peningkatan volume jalan. "Ini membuat banyak kendaraan menumpuk di jalanan. Sementara infrastruktur jalan ini cenderung itu-itu saja," kata Medis  di Medan, Rabu (14/10/2020).

Medis yang juga Kaprogdi Teknik Sipil USU ini mengatakan, selama ini infrastruktur jalan di Medan juga cenderung kurang. Sementara volume kendaraan terus bertambah.

Hal ini diperparah dengan kondisi dimana banyak warga yang berokupansi menggunakan jalan. Ambil contoh pedagang di sejumlah pasar yang menggunakan sebagian badan jalan untuk berjualan. Lokasi-lokasi macam ini kerap menjadi pusat kemacetan karena ruas jalan menyempit.

Ironisnya, Pemko Medan selama ini seperti kekurangan taji melawan para pedagang atau masyarakat lain yang memakan badan jalan. Aksi kucing-kucingan dengan aparat pemerintah, Satpol PP kerap dilakukan masyarakat. Hari ini ditindak, besok muncul lagi. Pemko Medan sendiri seperti tak ada tindakan tegas dan jelas dalam menangani masalah ini.

Selain itu, jaringan jalan di Medan juga masih pendek-pendek, dan banyak persimpangan. Kondisi ini membuat arus kendaraan melambat dan pada persimpangan kerap macet.

Sementara, sebagai kota metropolitan, rencana infrastruktur Kota Medan kini tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada koordinasi yang kuat dengan daerah-daerah di sekitar Medan, yakni Kota Binjai dan Kabupaten Deliserdang.

Rencana sinergitas daerag-daerah tersebut memang telah menghasilkan salah satu solusi angkutan umum, berupa bus Mebidang. Namun perlu diingat, program yang telah berlangsung selama beberapa tahun ini seperti tak mendapat minat yang lebih dari warga. Bus-bus yang digunakan kerap sepi. Infrastruktur pendukung seperti halte juga masih kurang memadai sehingga sulit menjangkau minat masyarakat.

Pembenahan sistem angkutan umum mutlak dilakukan. Pengaturan angkutan umum belum tertata dengan baik. Namun sampai saat ini Pemko Medan belum memuliki formula yang mujarab. 

"Selain itu, perbaikan jalan di Medan ini masih tumpang tindih," ungkapnya.

Tumpang tindih dalam hal ini, jelasnya, adalah sebagai contoh koordinasi yang kurang baik antar instansi di Pemko Medan, termasuk koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan pihak lain.

Tak jarang dijumpai, banyak ruas jalan yang telah diperbaiki, tak beberapa lama kemudian digali kembali untuk jalur sanitasi, jalur gas, gorong-gorong dan lainnya. Jalan yang sudah mulus justru rusak kembali. 

"Ya pasti macet lagi," ungkapnya.

Ke depan, dia berharap ada pemimpin Kota Medan yang bisa menerapkan sistem pemerintahan yang pro terhadap transportasi kota. Terutama pemimpin yang mampu berkoordinasi dengan semua pihak dalam upaya mengatasi masalah kemacetan.

"Sehingga anggaran yang dikeluarkan dari APBD untuk memperbaiki infrastruktur jalan tak sia-sia. Selama ini yang masyarakat nilai, kan begitu. Hari ini diperbaiki, besok rusak lagi. Sia-sia," pungkasnya.

Solusi utama yang ditawarkan adalah pengaturan dan penyediaan angkutan umum yang nyaman bagi masyarakat, sehingga bisa menekan penggunaan kendaraan pribadi. Perbaikan infrastruktur juga perlu dilakukan secara efektif dan yang paling penting adalah koordinasi.