Soal APBD Medan 2022, Ini Pandangan Fraksi Nasdem DPRD Medan

Fraksi NasDem DPRD Medan menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (R APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2022 untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) sebesar Rp 6,6 Triliun lebih.

Persetujuan itu disampaikan Afif Abdillah SE dalam pendapat akhir Fraksinya saat sidang paripurna DPRD Medan pengesahan APBD Pemko Medan TA 2022 melalui penandatanganan bersama antara legislatif dan eksekutif di gedung dewan, Selasa (30/11/2021).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan HT Bahrumsyah. Juga dihadiri para pimpinan AKD serta Plt Sekwan Alida. Hadir dari pihak eksekutif Walikota Medan Bobby Afif Nasution, Wakil Walikota Medan Aulia Rachman dan pimpinan para pimpinan OPD Pemko Medan.

Disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan, Afif Abdillah menyarankan agar pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan harus menjadi prioritas sesuai dengan kesepakatan KUS PPAS dan keputusan R APBD 2022. Penetapan 100.000 penerima BPJS PBI harus benar-benar dijalankan untuk kepentingan masyarakat mengingat, bahwa kondisi masyarakat pada saat ini penghasilannya sangat menurun.

Terbukti, saat ini masih banyak pelanggan BPJS masih memiliki tunggakan yang membuat mereka terhalang dalam melakukan perobatan atau kontrol kesehatan ke rumah sakit ketika menderita penyakit.

Bukan itu saja, belakangan ini terlihat banjir masih menjadi masalah yang sulit untuk diatasi Pemko Medan. Selain dipengaruhi intensitas hujan yang cukup tinggi namun banyaknya kondisi parit-parit yang tidak layak bahkan beberapa lingkungan dan gang yang belum memiliki sistem drainase (parit) juga menjadi faktor penyebab terjadi banjir, genangan air yang sulit untuk surut.

Maka itu, kata Afif, dengan penambahan anggaran yang diperkirakan sampai dengan Rp 1, 7 milyar diharapkan Pemko Medan harus benar-benar dapat menemukan rancangan sebagai jalan keluar untuk membenahi sistem drainase yang ada di Kota Medan sehingga kejadin banjir yang terus menghantui masyarakat kota medan setiap musim hujan datang tidak terjadi lagi.

Sedangkan bidang pendidikan, Afif menyebut, pihaknya banyak menerima keluhan masyarakat yang disampaikan langsung ketika melakukan kunjungan atau reses, banyak warga yang terbatas ekonominya sehingga kesulitan untuk biaya sekolah. Kondisi demikian diharapkan menjadi perhatian Pemko Medan.

Terkait lapangan yang dikelola Dspora namun bukan asset Pemko Medan atau masih proses sengketa supaya diurus atau diperjelas statusnya supaya ke depan tidak menjadi masalah.

Begitu juga lapangan Barasokai (lapangan kantor Camat Medan Area) di Jalan Rahmadsyah, Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area untuk dikelola Pemerintah Kota Medan melalui Dispora Kota Medan dan disertai pembangunan fasilitas pendukung.

Dikatakan Afif, pihaknya berharap KUA PPAS bisa menjadi dasar dalam pengajuan APBD di tahun-tahun berikutnya. Ke depan nya, diharapkan Pemko Medan melalui tim anggaran harus lebih cermat dalam membentuk anggaran yang akan diajukan untuk disetujui di DPRD Medan. Tim anggaran harus dalam merencakan dengan terperinci dengan prinsip kehati-hatian dalam pembentukan anggaran setiap OPD.