Siti Zuhro: KPU dan Bawaslu Jangan Partisan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta tidak jadi lembaga partisan, dengan memunculkan wacana penundaan Pemilu ataupun Pilkada.

Penegasan itu disampaikan peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Siti Zuhro, dalam diskusi bertajuk "Polemik Penundaan Pilkada 2024", di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2023).

“Janganlah menjadi institusi stakeholder terkait Pemilu yang partisan, jangan,” tegasnya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

Menurutnya, jika KPU dan Bawaslu bermain-main dengan Pemilu dengan menjadi endorse kelompok tertentu, jejak digital tidak akan hilang.

“Panjang atau pendek pasti ketahuan, ini eranya digital, siapapun bermain, gampang sekali dikejar jejak digitalnya,” tuturnya.

Dia pun meminta agar penyelenggara Pemilu tidak membuka wacana yang berpotensi menimbulkan gaduh di tengah masyarakat.

“Kita putus mata rantai praktik yang distortif itu, kita gantikan dengan praktek yang lebih transparan dan lebih bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya.