Sidang Gus Nur Dipadati Massa Banser Dan FPI

Massa dari ormas Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama dan Front Pemuda Islam (FPI) memadati Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuna, Jawa Timur, Kamis (13/6).

Mereka hadir untuk mengawal persidangan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dalam perkara penghinaan dan pencemaran nama baik melalui video vlog berjudul 'Generasi Muda NU Penjilat.'

Massa Banser mewakili pelapor, sedangkan massa FPI selaku pendukung Gus Nur.

Kekhawatiran rusuh dengan kehadiran dua massa pro kontra itu.

"Tidak akan mempengaruhi persidangan, sidang tetap berlanjut sesuai yang sudah dijadwalkan," kata Jaksa Basuki Wiryawan saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOL Jatim di PN Surabaya, Kamis (13/6).

Sidang kasus Gus Nur ini juga mendapat pengawalan ketat dari ratusan personel olrestabes Surabaya.

Agenda sidang hari ini menghadirkan lima orang saksi BAP, salah satunya Ma'ruf Syah selaku pelapor.

Dalam kasus ini, Gus Nur didakwa dengan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[R]

Massa dari ormas Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama dan Front Pemuda Islam (FPI) memadati Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuna, Jawa Timur, Kamis (13/6).

Mereka hadir untuk mengawal persidangan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dalam perkara penghinaan dan pencemaran nama baik melalui video vlog berjudul 'Generasi Muda NU Penjilat.'

Massa Banser mewakili pelapor, sedangkan massa FPI selaku pendukung Gus Nur.

Kekhawatiran rusuh dengan kehadiran dua massa pro kontra itu.

"Tidak akan mempengaruhi persidangan, sidang tetap berlanjut sesuai yang sudah dijadwalkan," kata Jaksa Basuki Wiryawan saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOL Jatim di PN Surabaya, Kamis (13/6).

Sidang kasus Gus Nur ini juga mendapat pengawalan ketat dari ratusan personel olrestabes Surabaya.

Agenda sidang hari ini menghadirkan lima orang saksi BAP, salah satunya Ma'ruf Syah selaku pelapor.

Dalam kasus ini, Gus Nur didakwa dengan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.