Sidang Etik Listyo Sigit Jangan Dipimpin Jenderal Berpangkat Rendah

•POLITIK
externalexternalexternalexternal
Sidang Etik Listyo Sigit Jangan Dipimpin Jenderal Berpangkat Rendah
Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/ist

Article Header Image Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) diminta mengikuti aturan hierarki kepangkatan di lingkungan Polri. Ketua majelis sidang dinilai harus memiliki pangkat setara atau lebih tinggi dari jenderal bintang empat tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, mengingatkan pembentukan majelis sidang etik tidak boleh dilakukan sembarangan. Terlebih, Listyo Sigit masih berstatus anggota Polri aktif meski telah tidak menjabat sebagai Kapolri.

Menurut politikus yang akrab disapa Gus Jazil itu, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri mengatur ketentuan mengenai kepangkatan dan jabatan dalam pembentukan majelis sidang.

“Tidak lazim seorang jenderal bintang empat diperiksa atau disidang oleh pejabat yang pangkatnya lebih rendah. Dalam mekanisme organisasi Polri, prinsipnya atasan memeriksa bawahan, bukan sebaliknya,” ujar Gus Jazil di Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Wakil Ketua Umum PKB itu menilai, jika sidang dipimpin pejabat dengan pangkat lebih rendah, legitimasi persidangan berpotensi dipersoalkan.

Dia menyebutkan, jumlah jenderal bintang empat aktif di Polri sangat terbatas. Karena itu, penunjukan ketua majelis harus mempertimbangkan kesetaraan pangkat sekaligus independensi.

Menurutnya, Kapolri dapat memimpin langsung persidangan atau menunjuk pejabat lain yang memenuhi ketentuan kepangkatan dan prinsip independensi.

“Jangan sampai proses etik ini justru menimbulkan polemik baru karena persoalan siapa yang berwenang memimpin persidangan. Kalau sejak awal komposisi majelisnya bermasalah, putusannya juga berpotensi dipersoalkan,” tegasnya.

Selain persoalan mekanisme sidang etik, Gus Jazil mengingatkan agar pemeriksaan tersebut tidak dijadikan alasan untuk menghentikan atau mengaburkan proses pidana dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dia menegaskan, dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum bukan sekadar persoalan pelanggaran etik anggota Polri. Aparat harus mengusut pihak yang memerintahkan, melaksanakan, mengetahui hingga diduga menghilangkan jejak digital.

“Kalau benar ditemukan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum, ini bukan persoalan etik semata. Harus ditelusuri siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengetahui, dan siapa yang menghilangkan jejak digitalnya,” katanya.

Gus Jazil juga menyampaikan tiga hal yang harus dilakukan agar pengusutan kasus tersebut berjalan transparan.

Pertama, proses pidana harus tetap berjalan bersamaan dengan pemeriksaan etik. Menurutnya, kedua mekanisme hukum itu memiliki jalur berbeda sehingga tidak boleh saling menghambat.

“Jangan sampai persoalan sebesar ini selesai hanya dengan putusan etik. Jika ada dugaan tindak pidana, proses pidananya harus tetap berjalan sampai terang siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Kedua, negara harus memberikan perlindungan kepada pelapor. Dia mengapresiasi keberanian petugas internal yang melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke Bareskrim pada 30 Oktober 2026.

Gus Jazil meminta pelapor tidak mendapat intimidasi, mutasi yang bersifat menghukum, maupun kriminalisasi akibat laporan tersebut.

Ketiga, pemerintah didorong segera membenahi sistem penyadapan melalui pembentukan undang-undang yang mengatur mekanisme penyadapan secara terpadu.

Dia mengusulkan agar proses perizinan penyadapan melibatkan penetapan pengadilan serta diawasi lembaga independen, termasuk dalam penggunaan teknologi oleh aparat penegak hukum. Article Image

Editor : Abdul Manaf


Berita Terkait