Setahun Jokowi-Maruf Amin, PKS: Gaduh, Gagap, Gagal!

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta/RMOL
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta/RMOL

Satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin dinilai lebih banyak diwarnai dengan kegaduhan dan kegagapan. Hingga berujung kegagalan.


Kondisi tersebut menyebabkan negara dan rakyat berjalan tanpa arah, di tengah situasi krisis ekonomi yang cukup berat akibat pandemi Covid-19. 

"Para menteri pembantu presiden pada periode ini kesannya hanya pandai bikin gaduh," ucap Wakil Ketua fraksi PKS DPR RI, Sukamta, melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (20/10).  

"Ada Pak Menag yang buat pernyataan larangan cadar dan celana cingkrang dan wacanakan sertifikasi penceramah. Disusul Pak Mendagri soal wacana Pilkada tak langsung. Pak Menkumham yang buat pernyataan kaitkan kejahatan banyak terjadi di daerah miskin. Pak Menkes yang sering buat pernyataan yang terkesan sepelekan virus corona. Dan masih banyak lagi menteri yang buat kegaduhan di publik karena statement-nya," imbuh Sukamta. 

Akibatnya, menurut Sukamta, kegaduhan yang dimunculkan para pembantu Jokowi ini berimbas kepada kegaduhan di media sosial, juga di masyarakat. Sementara kinerja menteri makin tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversial. Sukamta menilai, kegaduhan yang muncul di tengah situasi ekonomi yang sudah buruk akan semakin sulit teratasi. Apalagi, cara pemerintah dalam menangani pandemi ini terlihat gagap dan seadanya. 

"Sejak awal pemerintah sudah terlihat tidak punya konsep, lemah dalam melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment). Menurut worldometers jumlah tes yang dilakukan di Indonesia baru 15 per 1.000 penduduk, kalah dari Filipina 39 per 1.000 penduduk dan India 60 tes per 1.000 penduduk. Sekarang yang paling diandalkan vaksin impor," sesalnya. 

"Jika pandemi tidak cepat diatasi, ekonomi akan lebih sulit dipulihkan," imbuh dia. 

Lebih lanjut, anggota DPR RI asal Yogyakarta ini menyebut satu tahun Jokowi-Maruf bisa dikatakan gagal penuhi target pembangunan, terutama di sektor ekonomi. Ditegaskannya, pandemi Covid-19 tidak bisa dijadikan alibi atas kegagalan penuhi target. 

"Sebelum pandemi datang, kinerja ekonomi sudah kedodoran. Target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2019 tidak tercapai, tercatat hanya 5,02 persen. Selama 6 tahun pemerintahan Jokowi, telah menambah utang Rp 2.833,14 triliun, sehingga menurut BI total per Agustus 2020 utang Indonesia mencapai Rp 6.093 triliun," beber Sukamta. 

"Sementara banyak petani dan nelayan yang menjerit karena harga jual yang sangat rendah, baik sebelum dan saat pandemi. (Tapi) Saat ini yang jadi fokus pemerintah kejar tayang cari investor supaya ekonomi bisa segera pulih dengan omnibus law UU Cipta Kerja," sambung Sukamta. 

Atas dasar itu, politikus PKS ini berharap Pemerintah segera menyadari kelemahan dan kekeliruan yang terjadi. 

"Pilihannya hanya satu, harus segera berbenah. Selesaikan persoalan prioritas saat ini yaitu pandemi, perkuat ekonomi rakyat dan siapkan lompatan dengan inovasi berbasis teknologi. Orientasi pemerintah harus jadikan Indonesia negeri produsen, bukan mengandalkan utang, investasi asing, dan impor seperti yang terjadi selama ini," tutupnya.