Selain Harga, Kemampuan Faskes Yang Belum Merata Bikin Ketua DPR RI Kritik Keras Wajib PCR

 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani/Ist
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani/Ist

Selain karena harga yang masih terlalu mahal, persoalan kemampuan fasilitas kesehatan pada seluruh daerah yang belum merata menjadi hal yang membuat Ketua DPR RI Puan Maharani mengkritik keras kebijakan wajib tes PCR bagi calon penumpang transportasi.


Menurut Puan, kebijakan ini perlu dievaluasi. Pasalnya, terdapat beberapa daerah yang tidak memiliki peralatan canggih untuk melakukan tes PCR dan harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan hasil tes.

“Apakah fasilitas kesehatan di semua daerah sudah mumpuni jika tes PCR jadi syarat wajib di semua moda transportasi? Ini harus betul-betul dipertimbangkan,” tegas Puan lewat keterangan tertulisnya, Rabu (27/10).

Mantan Menko PMK ini menilai, tes PCR sebaiknya tetap difungsikan sebagai alat diagnosa Covid-19. Untuk skrining, tes antigen ditambah optimalisasi aplikasi PeduliLindungi sudah cukup.

“Aplikasi PeduliLindungi ini kan dibuat untuk mengetahui status seseorang. Seharusnya ini yang dimaksimalkan, bagaimana pemerintah mampu men-tracking suspect Covid-19 agar tidak berkeliaran hingga statusnya kembali hijau,” ujarnya.

Untuk menghindari gelombang ketiga Covid-19 yang diprediksi akan terjadi imbas libur panjang akhir tahun, Puan berharap pemerintah lebih menekankan penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) masyarakat.

Selain pengetatan skrining, langkah testing, tracing, treatment (3T) dan vaksinasi harus semakin digencarkan.

“Namun jika pemerintah merasa masih memerlukan kebijakan tambahan untuk mengantisipasi libur natal dan tahun baru ini, hendaknya jangan membatasi di hilir dengan tes PCR, tetapi menerapkan kebijakan tambahan di hulu,” tutupnya.