Sekretaris Golkar Sumut: DPRD Dairi Jangan Proses Susunan Fraksi Golkar!
Riza menjelaskan, peringatan itu diberikannya sehubungan munculnya surat DPD Partai GOLKAR Sumut tentang pengantar Rekomendasi DPP Partai Golkar No. R.1177/GOLKAR/IX/2019 tentang pengesahan Sabam Sibarani S.Sos, MM sebagai Calon Pimpinan DPRD Dairi. Surat tertanggal 10 Oktober itu ditandatangani Plt Ketua Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Sekretaris Riza Fakhrumi Tahir.
"Saya tidak tahu ada surat pengantar rekomendasi Sdr Sabam Sibarani yang saya tandatangani. Saya tidak pernah menandatangani surat pengantar itu. Tandatangan saya di-scaning tanpa persetujuan saya. Surat itu tidak sah. Saya sedang mencari tahu pihak yang memalsukan tandatangan saya," ujarnya.
Dia juga menjelaskan, surat rekomendasi atas nama Sabam Sibarani, itu juga dinilainya aneh. Penomoran dan penanggalan suratnya tidak lazim. Angka Rumawi IX pada nomor surat menandakan surat dikeluarkan pada bulan IX (September), sedangkan surat rekomendasi itu dikeluarkan Oktober. Mestinya di nomor surat tercantum angka X kalau dikeluarkan Oktober. Kalau tertulis angka IX, maka bulan dikeluarkannya surat adalah September. "Ini surat di luar kelaziman tata kelola surat menyurat di Partai Golkar. Ini harus dicross check dulu," katanya.
Riza mensinyalir ada manipulasi rekomendasi yang dilakukan oknum-oknum DPD Partai Golkar Sumut, dengan memaksakan kehendak membatalkan rekomendasi atas nama Ir. Johanson Manik dan menggantinya dengan Sabam Sibarani. Kalau mau mengganti Johanson kepada Sabam, ganti dulu nomor suratnya, supaya nyambung dengan bulan dikeluarkannya rekom atas nama Sabam Sibarani. "Supaya tidak ketahuan manipulasinya," kata Riza.
Sebelumnya, lanjut Riza, DPP Partai GOLKAR melalui surat No. R. 1177/GOLKAR/IX/2019 yang ditandatangani Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Fredrick Lodwijk merekomendasi Johanson Manik sebagai Calon Ketua DPRD Dairi. Rekomendasi itu dikeluarkan pada September 2019. "Kalau benar DPP mengeluarkan rekom baru atas nama Sabam Sibarani tanpa membatalkan rekom atas nama Johanson Manik, berarti kebijakan dan sistem administrasi surat menyurat DPP kacau balau," katanya.
Menurut Riza, dia semakin faham alasan tandatangannya discaning tanpa persetujuan terlebih dahulu. Kalau diberitahu terlebih dahulu, lanjutnya, tentu dia tidak akan menandatangani surat pengantar DPD Partai Golkar Sumut karena ketidaklaziman dan kesimpangsiuran rekomendasi DPP tentang penetapan calon Ketua DPRD Dairi dari Partai Golkar. "Masak saya mau menandatangani surat pengantar atas rekomendasi yang simpang siur. Ya, tidaklah. Saya ini, kan memang sudah lama dianggap penghalang bagi oknum - oknum yang terganggu kepentingannya. Jangankan soal surat, kalau bisa semua kegiatan Golkar saya tidak dilibatkan," ujarnya.
Oleh sebab itu, kata Riza, dia mengingatkan Sekretaris DPRD Dairi tidak memproses penetapan Ketua DPRD dari Partai Golkar. "Surat pengantar Golkar Sumut illegal, batal demi hukum. Sedangkan rekomendasi DPP masih simpang siur. Tunda dulu proses penetapan Pimpinan DPRD Dairi sampai ada penjelasan dari DPP Partai Golkar. Surat yang ada nama saya, itu punya konsekuensi hukum. Saya minta Sekretaris Dewan berpijak pada legal standing surat Golkar Sumut dan rekom DPP Golkar," kata Riza.[R]
Riza menjelaskan, peringatan itu diberikannya sehubungan munculnya surat DPD Partai GOLKAR Sumut tentang pengantar Rekomendasi DPP Partai Golkar No. R.1177/GOLKAR/IX/2019 tentang pengesahan Sabam Sibarani S.Sos, MM sebagai Calon Pimpinan DPRD Dairi. Surat tertanggal 10 Oktober itu ditandatangani Plt Ketua Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Sekretaris Riza Fakhrumi Tahir.
"Saya tidak tahu ada surat pengantar rekomendasi Sdr Sabam Sibarani yang saya tandatangani. Saya tidak pernah menandatangani surat pengantar itu. Tandatangan saya di-scaning tanpa persetujuan saya. Surat itu tidak sah. Saya sedang mencari tahu pihak yang memalsukan tandatangan saya," ujarnya.
Dia juga menjelaskan, surat rekomendasi atas nama Sabam Sibarani, itu juga dinilainya aneh. Penomoran dan penanggalan suratnya tidak lazim. Angka Rumawi IX pada nomor surat menandakan surat dikeluarkan pada bulan IX (September), sedangkan surat rekomendasi itu dikeluarkan Oktober. Mestinya di nomor surat tercantum angka X kalau dikeluarkan Oktober. Kalau tertulis angka IX, maka bulan dikeluarkannya surat adalah September. "Ini surat di luar kelaziman tata kelola surat menyurat di Partai Golkar. Ini harus dicross check dulu," katanya.
Riza mensinyalir ada manipulasi rekomendasi yang dilakukan oknum-oknum DPD Partai Golkar Sumut, dengan memaksakan kehendak membatalkan rekomendasi atas nama Ir. Johanson Manik dan menggantinya dengan Sabam Sibarani. Kalau mau mengganti Johanson kepada Sabam, ganti dulu nomor suratnya, supaya nyambung dengan bulan dikeluarkannya rekom atas nama Sabam Sibarani. "Supaya tidak ketahuan manipulasinya," kata Riza.
Sebelumnya, lanjut Riza, DPP Partai GOLKAR melalui surat No. R. 1177/GOLKAR/IX/2019 yang ditandatangani Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Fredrick Lodwijk merekomendasi Johanson Manik sebagai Calon Ketua DPRD Dairi. Rekomendasi itu dikeluarkan pada September 2019. "Kalau benar DPP mengeluarkan rekom baru atas nama Sabam Sibarani tanpa membatalkan rekom atas nama Johanson Manik, berarti kebijakan dan sistem administrasi surat menyurat DPP kacau balau," katanya.
Menurut Riza, dia semakin faham alasan tandatangannya discaning tanpa persetujuan terlebih dahulu. Kalau diberitahu terlebih dahulu, lanjutnya, tentu dia tidak akan menandatangani surat pengantar DPD Partai Golkar Sumut karena ketidaklaziman dan kesimpangsiuran rekomendasi DPP tentang penetapan calon Ketua DPRD Dairi dari Partai Golkar. "Masak saya mau menandatangani surat pengantar atas rekomendasi yang simpang siur. Ya, tidaklah. Saya ini, kan memang sudah lama dianggap penghalang bagi oknum - oknum yang terganggu kepentingannya. Jangankan soal surat, kalau bisa semua kegiatan Golkar saya tidak dilibatkan," ujarnya.
Oleh sebab itu, kata Riza, dia mengingatkan Sekretaris DPRD Dairi tidak memproses penetapan Ketua DPRD dari Partai Golkar. "Surat pengantar Golkar Sumut illegal, batal demi hukum. Sedangkan rekomendasi DPP masih simpang siur. Tunda dulu proses penetapan Pimpinan DPRD Dairi sampai ada penjelasan dari DPP Partai Golkar. Surat yang ada nama saya, itu punya konsekuensi hukum. Saya minta Sekretaris Dewan berpijak pada legal standing surat Golkar Sumut dan rekom DPP Golkar," kata Riza.
BERITA SEBELUMNYA
Pilkada Labuhanbatu, Hasban Ritonga-Agus Marwan Daftar Ke Nasdem
BERITA BERIKUTNYA
Ribuan Titik Panas Kembali Muncul, BMKG Imbau Warga Waspada Kabut Asap
Berita Terkait
Van Joened
Berita Populer
