Sebut Tak Ada Eksekusi Putusan BAORI, Juliandi Sebut PP PBSI Sebar Berita Bohong
![](https://www.rmolsumut.id/uploads/images/2022/02/image_750x_6200bdc84345f.jpg)
Pihak PP PBSI dinilai menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dengan menyebut kedatangan pihak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur ke kantor PP PBSI di Cipayung bukan untuk mengeksekusi putusan Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI).
Demikian disampaikan Kuasa Hukum Datuk Selamat Ferry, Juliandi didampingi rekannya Ali Yusran Gea dan pengurus Forum Pengkot/Pemkab PBSI Se-Sumut, Haswin Nasution, Senin (7/2/2022).
Menurut Juliandi, di kantor PP PBSI tersebut pihak PN Jakarta Timur membacakan penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan gugatan dari Datuk Selamat Ferry atas munculnya SK PP PBSI yang menetapkan Suripno Ngadimin selaku Ketua Umum PBSI Sumatera Utara dengan SK Nomor: SKEP/047l4.2.2N/2018 Tentang Pengukuhan Pengurus Provinsi PBSI Sumut Masa Bakti 2018-2022.
Dasar gugatan dari Datuk yakni munculnya putusan dari BAORI Nomor 05/P.BAORI/2018 yang menyatakan tidak sah kepengurusan PBSI Sumatera Utara periode 2018-2022.
"Bantahan PP PBSI terkait pelaksanaan eksekusi putusan BAORI sesat dan menyesatkan karena eksekusi telah dilaksanakan oleh pengadilan Negeri Jakarta Timur," katanya.
Juliandi menjelaskan, bantahan dari pihak PP PBSI yang disampaikan oleh Subid Hukum PP PBSI, Manuarang Manalu yang menyebut kedatangan pihak PN Jakarta Timur ke kantor PP PBSI bukan untuk melaksanakan putusan BAORI namun hanya untuk meminta agarPP PBSI melaksanakan putusan BAORI, merupakan alasan yang sangat rancu. Sebab, disana pihak PN dengan jelas membacakan putusan mereka atas perkara yang muncul antara Datuk Selama Ferry selaku pemohon eksekusi melawan Wiranto Cs yang saat itu masih menjabat pengurus PP PBSI selaku tergugat.
Disana kata Juliandi, pihak PN Jakarta Timur membacakan bunyi putusan yakni menetapkan, mengabulkan permohonan bantuan dari PN Jakarta Pusat. Kemudian, memerintahkan kepada panitera pengadilan Jakarta Timur untuk melakukan eksekusi putusan BAORI nomor 5/P.BAORI/V/2018 tanggal 9 Agustus 2018 terhadap Jenderal TNI (Purn) Wiranto selaku Ketua Umum PP PBSI untuk melaksanakan musprov luar biasa Sumut sesuai AD/ART untuk memilih ketua umum pengurus PBSI Sumut 2018-2022 dalam waktu tenggang waktu 60 hari terhitung sejak putusan ini dibacakan.
"Disitu jelas bahwa PN Jakarta Timur membacakan eksekusi. Lantas kenapa masih dibantah," kata Juliandi sambil menunjukkan video pembacaan putusan tersebut.
Juliandi berharap, seluruh pihak benar-benar membuka nalar atas apa yang terjadi di tubuh PBSI khususnya PBSI Sumatera Utara. Ia berharap tidak ada pihak manapun yang melakukan pelanggaran dan mengangkangi putusan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan.
"Negara kita ini negara hukum. Kalau putusan pengadilan selaku produk hukum pun sudah diingkari oleh PBSI, mau dibawa kemana organisasi ini?," pungkasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved