Sebut Rahudman Harahap Gagal Paham Soal Proyek Rp 2,7 Triliun, Ahmad Fauzi Pohan: Cari Muka ke Gubernur!

Pernyataan mantan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap yang dinilai tendensius kepada Ketua DPW PSI Sumatera Utara, Nezar Djoeli mendapat sorotan dari kalangan aktifis.

Menurut mereka, sosok yang kini tercatat sebagai Ketua Dewan Pakar DPW Nasdem Sumatera Utara tersebut tidak tepat jika melayangkan pernyataan dengan menyerang orang lain yang menyampaikan pandangannya terkait proyek pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp 2,7 triliun di Sumatera Utara.

“Aneh sekali tiba-tiba muncul pernyataan mantan Wali Kota Medan itu menuduh dan melarang orang lain berpendapat. Ia seolah-olah sangat tau dan paham persis masalah proyek Rp 2,7 triliun yang melanggar aturan tersebut,” kata Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumatera Utara (Pede-14 Sumut) Ahmad Fauzi Pohan, Jumat (11/11/2022).

Ahmad Fauzi menilai, Nezar Djoeli yang kerap menyoroti proyek bernilai besar tersebut memiliki dasar dan asumsi yang kuat. Terlepas dari hal tersebut, menyampaikan kritik kepada pemerintah merupakan haknya selaku warga Sumatera Utara. Karena itulah, Rahudman Harahap dinilai tidak pantas menyerang Nezar Djoeli atas pernyataan maupun kritik kepada pemerintah.

"Setahu kami Nezar Djoeli yang  sejak awal sudah merespon persoalan tersebut bahkan memperingatkan Pemprovsu. Apalagi  diketahui gugatan dilayangkan Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara ke PTUN Medan  di bulan April 2022 lalu dikarenakan proyek 2,7 T itu dianggap melanggar UU tentang administrasi pemerintahan. Bahkan melanggar UU tentang pemerintahan daerah yang menyebut proyek multi years tidak boleh melebihi masa jabatan kepala daerah. Fakta ini mungkin tidak dibaca oleh Rahudman Harahap, karena mungkin beliau sedang sibuk atau menyibukkan diri merapatkan dirinya dan mungkin juga melakukan pencitraan dengan membela Gubernur Sumut Edy,” ungkap Ahmad Pauzi Pohan.

Masih Fauzi menambahkan, tentunya sebagai penggugat saat itu, Nezar Djoeli sangat wajar terus memantau apa yang terjadi atas kegiatan multi years 2,7 T Pemprov Sumut. Sehingga kita bisa saja menduga Nezar Djoeli mendapatkan fakta-fakta baru terkait kegiatan tersebut, termasuk informasi tentang perusahaan pemenang proyek yang beberapa waktu kemarin sempat diberitakan masih kecilnya progres pengerjaan proyek jalan dan jembatan tersebut.

"Jadi yang asbun itu bukan Nezar Djoeli, tetapi sebaliknya Rahudman Harahap yang asbun dan terkesan "cari muka," sama Gubsu seakan merasa memahami semua proses yang sudah terjadi terkait proyek multiyears. Kami pikir sebaiknya Rahudman Harahap fokus pada proses pencitraan dirinya dan fokus juga pada masalah-masalah masa lalu yang mungkin bisa menjadi catatan lainnya atas kinerja kepemimpinan Rahudman Harahap waktu menjadi walikota Medan, seperti masalah ganti rugi center point, dan yang lainnya. Intinya semua untuk kepentingan rakyat bukan sekelompok atau pribadi saja,” pungkasnya.