SBY Tak Salah Soal AD/ART, Tapi Tak Demokratis

Pernyataan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut adanya pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dalam kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang diamini oleh Marzuki Alie.

Hanya saja kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu, AD/ART Demokrat yang saat ini berlaku juga tidak melalui proses dan mekanisme yang benar.

“Kalau bicara AD/ART tahun 2020, Pak SBY enggak salah, betul. (KLB) Harus disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi, itu betul. Tapi perubahan AD/ART itu kan tidak melalui proses mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar. Di mana, penjelasan AD/ART itu di forum kongres bukan di luar, diubah,”ucap Marzuki kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/3).

Menurutnya, isi AD/ART tahun 2020 yang menggantikan AD/ART sebelumnya telah mematikan sistem demokrasi di internal Partai Demokrat.

“Di mana, suara orang banyak misalnya yang menghendaki KLB itu ada 400, itu enggak bisa jalan kalau Ketua Majelis Tinggi enggak setuju,” tegasnya.

“Artinya apa? Artinya fakta ini sudah ditentukan satu orang, demokrasinya mana? Kalau kita berpandangan soal itu (AD/ART 2020), betul itu tidak akan pernah ada KLB (Sibolangit),” tandasnya.

Marzuki sendiri mengakui bahwa KLB Deliserdang yang dianggap ilegal tersebut tidak menggunakan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, melainkan tahun 2005.

AD/ART 2020, kata dia, tidak memenuhi unsur demokrasi karena pengurus tidak melakukan kesepakatan dan musyawarah dalam melakukan perubahan AD/ART Partai Demokrat.