Ketua DPC PKB Kota Binjai, Samsul Bahri Pane menuding Wakil Ketua DPW PKB Sumut Abdul Muin Pulungan terkesan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan instruksi DPP PKB tentang penataan struktur partai.
"Statement Wakil Ketua DPW PKB Sumut Abdul Muin Pulungan tersebut sesat dan menyesatkan. Beliau tidak bisa membedakan surat berisi instruksi dan surat berisi pedoman partai," jelas Samsul kepada Kantor Berita RMOLSumut, Senin (24/1/2022).
Samsul menegaskan bahwa Muin gagal memahami isi surat pedoman DPP PKB. dan penataan Struktur DPC PKB yang ditujukan kepada 10 DPW itu merupakan Kebijakan DPP PKB untuk penataan struktur DPC yang masa baktinya telah berakhir. Itupun tidak serta merta dilakukan Pra Muscab, tetapi terlebih dahulu akan diperpanjang masa baktinya hingga terselenggaranya Muscab.
Menurutnya, jika dilakukan perpanjangan SK DPC hingga digelar Muscab, itu artinya bahwa yang melaksanakan Pra Muscab dan Muscab itu adalah Kepengurusan DPC PKB yg masih defenitif.
"Lampiran surat itu tentang susunan acara juga mengatur adanya sambutan Ketua DPC PKB dan lagian kata Samsul, pelaksanaan Muscab ditargetkan selesai paling akhir pada bulan Juli 2022," ujar Samsul.
Dijelaskannya, surat tentang penataan kepengurusan DPC itu hanya mengusulkan susunan kepengurusan untuk pengganti pengurus yang meninggal dunia misalnya.
"Kenyataannya kegiatan Pra Muscab dan Muscab yang diselenggarakan oleh DPW PKB Sumut bertentangan dengan surat instruksi DPP PKB terlebih PP no.1 Tahun 2019 sebagai aturan lebih tinggi dari surat DPP PKB." tambahnya sembari menyarankan pengurus DPP, DPW wajib paham AD/ART/Peraturan Partai dan Pedoman Partai.
Jika dianalisa sambung Samsul, penyebab kericuhan Pra Muscab dan Muscab ini, mungkin disebabkan minimnya jam terbang Pengurus DPW PKB Sumut yang masih kurang dari seumur jagung.
Pantas saja lanjutnya, pengurus DPW PKB Sumatera Utara saat ini tidak paham dan keliru mengartikan surat DPP PKB dimaksud, sehingga memicu konflik horizontal antara Pengurus DPC PKB yang satu menuding DPC PKB lainnya.
"Di tingkat DPW konflik kepentingan terlihat jelas, misalnya Sekretaris DPW PKB melaksanakan Pra Muscab, bisanya di tempat yang sama Wakil Ketua DPW PKB Sumut melaksanakan Pra Muscab juga, jadilah dua kali Muscab di DPC PKB Asahan," ungkapnya.
Samsul juga mengatakan, bahwa Pengurus DPW PKB Sumut saat ini terbelah tiga, ada pengurus yang Pro Pra Muscab dan Muscab, ada Pengurus yang tidak setuju Pra Muscab dan Muscab, Ada pula pengurus yang tidak jelas keberadaannya karena tidak dilibatkan di setiap kegiatan DPW, juga tidak mengetahui kalau dirinya menjadi pengurus atau tidak di DPW PKB Sumut berhubung SK DPW PKB Sumut yang pernah disosialisasikan baik kepada pengurus DPW PKB Sumut maupun kepada DPC PKB SeSumut.
"Menyedihkannya, di DPP PKB pun terjadi kepentingan yang berbeda. Sekjen menjelaskan tidak ada persetujuan untuk dilaksanakannya Muscab tetapi pada saat yang sama A/n. pengurus DPP PKB terlihat hadir dan menjadi pimpinan Sidang dalam pergelaran Pra Muscab di Deli Serdang, Muscab di Madina dan Labuhan Batu. PKB ini sekarang Partai salah urus," katanya.
Bukan bermaksud menggurui kata Samsul, kader PKB yang baik itu tidak seharusnya diam melihat penyimpangan hanya karena mengakomodir kepentingan pribadinya. Katakanlah yang benar itu benar, meski harus berbeda pandangan dengan mereka yang memiliki kekuasaan. Katakanlah salah jika itu benar salah, jangan kemudian menuding teman DPC PKB lain salah hanya untuk menunjukkan asal pengurus DPW PKB Sumut senang. Kekuasaan mereka kata Samsul dari kita lewat forum Muktamar. Bukankah Slogan PKB kata Aktivis 98 ini, PKB membela yang benar, bukan membela yang bayar," tegasnya.
Kepada Ketua Umum DPP PKB meminta ditegakkannya Mabdasiyasi Partai, AD/ART dan Peraturan Partai.
"Jangan salah berpikir bahwa binatang kecil seperti semut saja pasti akan menggigit (melawan) jika disakiti, bagaimana kalau Ketua-Ketua DPC PKB di Sumut diperlukan tidak baik, tentu tidak akan diam seperti kerbau di cucu hidung," tandasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved