Rotasi jabatan anggota DPR, Ribka Tjiptaning dari Komisi IX ke Komisi VII merupakan bentuk penertiban oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas sikapnya yang menuai kontroversi.
- TMS Saat Verifikasi Faktual, 4 Parpol Parpol Konsultasi ke Bawaslu Sebelum Lakukan Gugatan
- HMI Ajak Warga Patuhi Ketentuan PPKM Darurat
- Fraksi PKS DPRD Sumut Minta Pertamina Batalkan Kenaikan Harga Di Sumut
Baca Juga
Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menyampaikan, Ribka Tjiptaning dirotasi karena imbas dari kritik kerasnya terhadap program vaksinasi. Beberapa waktu lalu, politisi berlatar belakang dokter ini menolak divaksin Sinovac.
“Ia terbukti tidak loyal pada PDIP yang menaunginya, sementara PDIP adalah motor pemerintah. Sehingga anomali jika berseberangan (dengan PDIP),” ucap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/1).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ini mengatakan, pergeseran posisi Ribka Tjiptaning bukanlah bagian dari pembungkaman.
“Kondisi ini tidak berarti ada pembungkaman, melainkan penertiban kader agar satu suara. Pembungkaman itu kalau dilakukan oleh pihak berlawanan secara kepentingan,” katanya.
Kritik dalam politik memang diperlukan. Namun demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut fraksi, bukan perseorangan. Oleh karenanya, kritikan seorang anggota parlemen harus sejalan dengan keputusan fraksi.
Namun hal ini tidak tercermin dalam sikap Ribka Tjiptaning yang menolak vaksinasi pemerintah. Padahal PDIP sendiri secara tegas mendukung penuh vaksinasi dalam rangka memutus penyebaran Covid-19.
“Itu artinya suara yang dilihat adalah fraksi, bukan orang per orang. Ketika ada satu yang berbeda, maka dianggap anomali,” tandasnya.
- Khalid Zabidi: Golkar Bangun Poros Pilpres Tanpa PDIP dan Gerindra
- Melanggar PP 54 Tahun 2017, Managemen PT PSU dan Komut Wajib Di Evaluasi Total
- Natal Bersama Di Nias Semarak, Rapidin Apresiasi penampilan Budaya Lokal
