Rolel Harahap: Beda Pendapat Soal Musda Golkar Sumut Itu Biasa

Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-10 Golkar Sumut kemarin diwarnai perbedaan pandangan. Tapi hal tersebut dinilai sebagai sesuatu yang lumrah terjadi dalam dinamika politik. Hal itu disampaikan Ketua Korbid Kepartaian Golkar Sumut demisioner, Rolel Harahap saat diwawancarai wartawan, Selasa (25/2/2020) via sambungan telepon. Menurut Mantan Ketua KNPI Sumut tersebut, beda pandangan tentang sesuatu antar pengurus di organisasi adalah hal biasa. Begitu juga soal Musda X Partai Golkar Sumut. "Ada beda pandangan antar pengurus DPP Partai Golkar, khususnya soal teknis. Itu biasa. Kalau soal substansi pasti sama," kata Rolel. Yakni substansi bahwa Musda Golkar tingkat provinsi wajib dihadiri peserta beberapa unsur yaitu, unsur DPP, DPD Provinsi, DPD kabupaten/kota, ormas pendiri, ormas didirikan, sayap dan wantim provinsi, dengan jumlah qorum. "Nah, kitakan dapat melihat unsur-unsur itu pada hadir khususnya 33 kabupaten/kota lengkap hadir," terang mantan Wakil Walikota Tanjungbalai tersebut. Yang tidak hadir hanya 1 dari 3 ormas pendiri yang nilai suaranya 1/3 dan 1 dari 5 ormas yang didirikan Partai Golkar tidak hadir dengan nilai suara 1/5. "Jadi yang gak hadir itu nilai suaranya gak sampai 1. Jumlah suara dalam musda keseluruhannya 39. Dari yang hadir secara bulat aklamasi menetapkan Ahmad Yasir Ridho sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut periode 2020-2025," jelas Rolel. Soal hak suara itu, Rolel meyakini seluruh pengurus DPP Partai Golkar pasti sependapat. "Yang ada beda sedikit itu soal teknis saja," ujar Rolel. Sebelumnya, di lokasi penutupan Musda X Golkar Sumut, Senin (24/2/2020) jelang malam, Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung memastikan Musda berjalan sesuai aturan. Menurutnya, segala komponen untuk pelaksanaan Musda telah terpenuhi. Termasuk perihal mandat kepadanya dari Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk membuka Musda Setiap Musda yang diberi mandat ada 9 sampai 10 orang. Menurut Doli, hal itu hanya soal teknis saja. "Musda sudah harus dilaksanakan kemarin, karena ada rapat di Jakarta, atas izin Ketua Umum, Musda ini diundur jadi hari Senin 24 Februari. Tadi pagi saya datang ke sini semua peserta sudah hadir lengkap, ppak Aziz (Waketum DPP Partai Golkar, Azis Syamsuddin) rupaya ada tugas sampai siang ini, urusan Omnibus Law," ujar Doli saat ditemui usai penutupan Musda X, di Hotel JW Marriott, Medan, (24/2/2020). Setiap penerima mandat, sambung Doli, berkewajiban untuk mensukseskan pelaksanaan Musda. Ia juga tidak yakin bakal ada musda tandingan. "Orang Musda sudah selesai, Musda dari mana lagi. Saya kan Waketum. Semua hasil musda akan dilaporkan ke ketua umum atau DPP, nanti DPP akan verifikasi semua, bukan hanya Sumut. Saya kan juga di DPP. Saya pastikan musda sudah sesuai juklak, AD/ART," jelasnya. Di Petunjuk Pelaksana (Juklak) juga, lanjut dia, juga diatur tentang pendaftaran bakal calon. Bahkan, masa pendaftaran bakal Calon Ketua Golkar Sumut telah diperpanjang sehari. "Semua unsur di AD/ART dan juklak sudah terpenuhi. Tidak ada pelanggaran, di DPP gak ada dualisme, satu Ketua Umum Airlangga Hartarto," sebut Mantan Ketum DPP KNPI tersebut.[R]


Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-10 Golkar Sumut kemarin diwarnai perbedaan pandangan. Tapi hal tersebut dinilai sebagai sesuatu yang lumrah terjadi dalam dinamika politik. Hal itu disampaikan Ketua Korbid Kepartaian Golkar Sumut demisioner, Rolel Harahap saat diwawancarai wartawan, Selasa (25/2/2020) via sambungan telepon. Menurut Mantan Ketua KNPI Sumut tersebut, beda pandangan tentang sesuatu antar pengurus di organisasi adalah hal biasa. Begitu juga soal Musda X Partai Golkar Sumut. "Ada beda pandangan antar pengurus DPP Partai Golkar, khususnya soal teknis. Itu biasa. Kalau soal substansi pasti sama," kata Rolel. Yakni substansi bahwa Musda Golkar tingkat provinsi wajib dihadiri peserta beberapa unsur yaitu, unsur DPP, DPD Provinsi, DPD kabupaten/kota, ormas pendiri, ormas didirikan, sayap dan wantim provinsi, dengan jumlah qorum. "Nah, kitakan dapat melihat unsur-unsur itu pada hadir khususnya 33 kabupaten/kota lengkap hadir," terang mantan Wakil Walikota Tanjungbalai tersebut. Yang tidak hadir hanya 1 dari 3 ormas pendiri yang nilai suaranya 1/3 dan 1 dari 5 ormas yang didirikan Partai Golkar tidak hadir dengan nilai suara 1/5. "Jadi yang gak hadir itu nilai suaranya gak sampai 1. Jumlah suara dalam musda keseluruhannya 39. Dari yang hadir secara bulat aklamasi menetapkan Ahmad Yasir Ridho sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut periode 2020-2025," jelas Rolel. Soal hak suara itu, Rolel meyakini seluruh pengurus DPP Partai Golkar pasti sependapat. "Yang ada beda sedikit itu soal teknis saja," ujar Rolel. Sebelumnya, di lokasi penutupan Musda X Golkar Sumut, Senin (24/2/2020) jelang malam, Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung memastikan Musda berjalan sesuai aturan. Menurutnya, segala komponen untuk pelaksanaan Musda telah terpenuhi. Termasuk perihal mandat kepadanya dari Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk membuka Musda Setiap Musda yang diberi mandat ada 9 sampai 10 orang. Menurut Doli, hal itu hanya soal teknis saja. "Musda sudah harus dilaksanakan kemarin, karena ada rapat di Jakarta, atas izin Ketua Umum, Musda ini diundur jadi hari Senin 24 Februari. Tadi pagi saya datang ke sini semua peserta sudah hadir lengkap, ppak Aziz (Waketum DPP Partai Golkar, Azis Syamsuddin) rupaya ada tugas sampai siang ini, urusan Omnibus Law," ujar Doli saat ditemui usai penutupan Musda X, di Hotel JW Marriott, Medan, (24/2/2020). Setiap penerima mandat, sambung Doli, berkewajiban untuk mensukseskan pelaksanaan Musda. Ia juga tidak yakin bakal ada musda tandingan. "Orang Musda sudah selesai, Musda dari mana lagi. Saya kan Waketum. Semua hasil musda akan dilaporkan ke ketua umum atau DPP, nanti DPP akan verifikasi semua, bukan hanya Sumut. Saya kan juga di DPP. Saya pastikan musda sudah sesuai juklak, AD/ART," jelasnya. Di Petunjuk Pelaksana (Juklak) juga, lanjut dia, juga diatur tentang pendaftaran bakal calon. Bahkan, masa pendaftaran bakal Calon Ketua Golkar Sumut telah diperpanjang sehari. "Semua unsur di AD/ART dan juklak sudah terpenuhi. Tidak ada pelanggaran, di DPP gak ada dualisme, satu Ketua Umum Airlangga Hartarto," sebut Mantan Ketum DPP KNPI tersebut.