Rizal Ramli: Wacana Tax Amnesty II Sri Mulyani Benar-Benar Konyol

Wacana tax amnesty jilid II dianggap konyol karena pada tax amnesty yang pernah digelar pemerintah Jokowi sebelumnya dinilai telah gagal.

Hal itu disampaikan Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. Menurutnya jika tax amnesty berhasil makan tax basenya seharusnya membesar. Hal ini tidak terjadi hingga saat ini malah merosot.

"Lalu ada ide lagi bahwa berikutnya ada tex amnesty II, yang pertama saja gagal total, ini benar-benar konyol. Harusnya dengan tax amnesty, tax basenya semakin besar, membayar pajak makin besar dan sebagainya, (tapi) kenyataannya merosot," jelas Rizal.

Kegagalan yang dimaksud ialah dilihat dari capaian tax ratio atau rasio jumlah pajak yang dikumpulkan.

Berdasarkan data yang dipaparkan Rizal, tax ratio sejak pemerintah Jokowi dari 2014 hingga 2018 mengalami penurunan. Dimana pada 2014 sebesar 9.32 persen menjadi 8,85 persen di 2018.

Sedangkan tax ratio dari pajak ditambah dari Beacukai juga mengalami penurunan dari 10,85 persen pada 2014 menjadi 10,24 persen di 2018. Pada tax ratio dari pajak ditambah dengan Beacukai dan royalti sumberdaya alam (SDA) Migas dan tambang sebesar 13,13 persen di 2014 menjadi 11,45 persen di 2018.

Dengan demikian, Rizal mempertanyakan program tax amnesty yang diselenggarakan Pemerintah Jokowi malah semakin memburuk. Seharusnya dengan adanya tax amnesty, penerima pajak akan meningkat.

"Kok malah ada tax amnesty makin merosot, harusnya dengan tax amnesty yang begitu hebohnya kampanyenya, kok hasilnya kayak gini?," terangnya.

Kegagalan tersebut menurut Rizal merupakan kegagalan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di periode pertama Presiden Jokowi.

"Waktu kami jadi Menko tahun 2000, tax ratio kita 12,5 persen. Hari ini lebih rendah, ini menunjukan kegagalan utama dari Menteri Keuangan terbalik, kalau terbaik itu menurut asing, tapi buat rakyat dan ekonomi Indonesia malah terbalik," tegasnya.

Padahal kata Rizal, tugas utama Menteri Keuangan ialah meningkatkan tax ratio agar tidak bergantung pada hutang.

"Salah satu tugas utama dari Menteri Keuangan adalah meningkatkan tax rastio gini, agar supaya kita tidak bergantung sama hutang, tapi kalau tax rationya merosot, semakin lama kita akan semakin tergantung sama hutang, dengan bunga yang lebih tinggi," tandasnya.

Wacana tax amnesty jilid II dianggap konyol karena pada tax amnesty yang pernah digelar pemerintah Jokowi sebelumnya dinilai telah gagal.

Hal itu disampaikan Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. Menurutnya jika tax amnesty berhasil makan tax basenya seharusnya membesar. Hal ini tidak terjadi hingga saat ini malah merosot.

"Lalu ada ide lagi bahwa berikutnya ada tex amnesty II, yang pertama saja gagal total, ini benar-benar konyol. Harusnya dengan tax amnesty, tax basenya semakin besar, membayar pajak makin besar dan sebagainya, (tapi) kenyataannya merosot," jelas Rizal.

Kegagalan yang dimaksud ialah dilihat dari capaian tax ratio atau rasio jumlah pajak yang dikumpulkan.

Berdasarkan data yang dipaparkan Rizal, tax ratio sejak pemerintah Jokowi dari 2014 hingga 2018 mengalami penurunan. Dimana pada 2014 sebesar 9.32 persen menjadi 8,85 persen di 2018.

Sedangkan tax ratio dari pajak ditambah dari Beacukai juga mengalami penurunan dari 10,85 persen pada 2014 menjadi 10,24 persen di 2018. Pada tax ratio dari pajak ditambah dengan Beacukai dan royalti sumberdaya alam (SDA) Migas dan tambang sebesar 13,13 persen di 2014 menjadi 11,45 persen di 2018.

Dengan demikian, Rizal mempertanyakan program tax amnesty yang diselenggarakan Pemerintah Jokowi malah semakin memburuk. Seharusnya dengan adanya tax amnesty, penerima pajak akan meningkat.

"Kok malah ada tax amnesty makin merosot, harusnya dengan tax amnesty yang begitu hebohnya kampanyenya, kok hasilnya kayak gini?," terangnya.

Kegagalan tersebut menurut Rizal merupakan kegagalan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di periode pertama Presiden Jokowi.

"Waktu kami jadi Menko tahun 2000, tax ratio kita 12,5 persen. Hari ini lebih rendah, ini menunjukan kegagalan utama dari Menteri Keuangan terbalik, kalau terbaik itu menurut asing, tapi buat rakyat dan ekonomi Indonesia malah terbalik," tegasnya.

Padahal kata Rizal, tugas utama Menteri Keuangan ialah meningkatkan tax ratio agar tidak bergantung pada hutang.

"Salah satu tugas utama dari Menteri Keuangan adalah meningkatkan tax rastio gini, agar supaya kita tidak bergantung sama hutang, tapi kalau tax rationya merosot, semakin lama kita akan semakin tergantung sama hutang, dengan bunga yang lebih tinggi," tandasnya.