RMOLSumut. Kubu pasangan calon presiden Joko Widodo-Maruf Amin diminta untuk segera menghentikan segala kecurangan yang terjadi selama proses Pilpres 2019.
Permintaan itu sebagaimana disampaikan tokoh nasional DR Rizal Ramli saat wawancara interaktif di salah satu talkshow radio, Sabtu (4/5).
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu menilai bahwa rakyat Indonesia merupakan tipikal orang yang sederhana dalam berpikir. Artinya, jika kubu Jokowi membantah ada kecurangan, maka permintaan untuk audit IT KPU harus berani dilakukan.
Kecuali kalau memang ada kejahatan yang disembunyikan. Kalau tidak ada buka saja, audit saja,†katanya.
Jikapun nanti dibuka dan benar ada kecurangan, maka rakyat bisa dengan mudah memaafkan pemerintah. Tidak perlu diajari sekalipun, sambungnya, rakyat akan mudah memberi maaf asal pemerintah berani jujur.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kubu Jokowi yang belum mau mengakui kecurangan malah meminta rekonsiliasi damai.
Enak banget melakukan kecurangan, melakukan kesalahan, tapi minta rekonsiliasi damai. Itu bukan caranya rekonsiliasi,†tegas pria yang akrab disapa RR itu.
Dia menguraikan bahwa cara rekonsiliasi yang benar adalah seperti yang dilakukan mantan pemimpin Afrika Selatan Nelson Mandela. Kala itu, semua yang melakukan kejahatan kemanusiaan dan rasial harus menyampaikan pengakuan di depan publik.
Setelah melakukan pengakuan, publik lalu memaafkan para pelaku. Hasilnya, kini Afrika Selatan dapat hidup damai antara kulit hitam dan putih.
Orang-orang yang menyiksa Mandela dimaafkan tapi ngaku dulu,†tegasnya.
Sementara di Indonesia, rekonsiliasi diminta tanpa ada pengakuan atas kesalahan yang dilakukan.
Ini ngaku kagak, kecurangan berlangsung, tapi mau minta rekonsiliasi, dimana keadilannya?†kata mantan Menko Kemaritiman itu.
Jadi saya mohon maaf kalau ada yang bilang rekonsiliasi, tapi belum mengakui kecurangan dan kejahatan yang dilakukan. Kok minta rekonsiliasi enak banget,†pungkasnya. [krm/rmol]
Permintaan itu sebagaimana disampaikan tokoh nasional DR Rizal Ramli saat wawancara interaktif di salah satu talkshow radio, Sabtu (4/5).
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu menilai bahwa rakyat Indonesia merupakan tipikal orang yang sederhana dalam berpikir. Artinya, jika kubu Jokowi membantah ada kecurangan, maka permintaan untuk audit IT KPU harus berani dilakukan.
Kecuali kalau memang ada kejahatan yang disembunyikan. Kalau tidak ada buka saja, audit saja,†katanya.
Jikapun nanti dibuka dan benar ada kecurangan, maka rakyat bisa dengan mudah memaafkan pemerintah. Tidak perlu diajari sekalipun, sambungnya, rakyat akan mudah memberi maaf asal pemerintah berani jujur.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kubu Jokowi yang belum mau mengakui kecurangan malah meminta rekonsiliasi damai.
Enak banget melakukan kecurangan, melakukan kesalahan, tapi minta rekonsiliasi damai. Itu bukan caranya rekonsiliasi,†tegas pria yang akrab disapa RR itu.
Dia menguraikan bahwa cara rekonsiliasi yang benar adalah seperti yang dilakukan mantan pemimpin Afrika Selatan Nelson Mandela. Kala itu, semua yang melakukan kejahatan kemanusiaan dan rasial harus menyampaikan pengakuan di depan publik.
Setelah melakukan pengakuan, publik lalu memaafkan para pelaku. Hasilnya, kini Afrika Selatan dapat hidup damai antara kulit hitam dan putih.
Orang-orang yang menyiksa Mandela dimaafkan tapi ngaku dulu,†tegasnya.
Sementara di Indonesia, rekonsiliasi diminta tanpa ada pengakuan atas kesalahan yang dilakukan.
Ini ngaku kagak, kecurangan berlangsung, tapi mau minta rekonsiliasi, dimana keadilannya?†kata mantan Menko Kemaritiman itu.
Jadi saya mohon maaf kalau ada yang bilang rekonsiliasi, tapi belum mengakui kecurangan dan kejahatan yang dilakukan. Kok minta rekonsiliasi enak banget,†pungkasnya. [krm/rmol]
BERITA SEBELUMNYA
Surat Istri George Bush Beri Tambahan Semangat Ani Yudhoyono
BERITA BERIKUTNYA
Wagubsu Apresiasi Kerjasama IPHI Dengan Bank Sumut
Van Joened
Berita Populer
