Rizal Ramli Beberkan Modus Pejabat Negara Hindari Pajak

Pandora Papers telah menguak skandal pajak terbesar yang melibatkan pejabat dan pengusaha besar di seluruh dunia.

Nama Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan ikut terungkit.

Menurut begawan ekonomi, Dr. Rizal Ramli, hal itu merupakan kebiasan orang-orang berkuasa, dan orang kaya di seluruh dunia untuk menghidari beban pajak. Di Eropa dan Amerika, pajak sangat tinggi bagi orang-orang kaya.

"Memang jadi kebiasaan oleh orang-orang kaya dan orang-orang berkuasa di seluruh dunia menghindari beban pajak di negaranya sendiri. Mereka cari jalan supaya gak bayar tarif pajak yang begitu tinggi di negaranya. Caranya mereka buat perusahaan shell (cangkang), perusahaan ecek-ecek lah di negara-negara yang ada aturan beban pajaknya kecil atau nol," kata mantan Anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu dalam podcast bertajuk "Rizal Ramli Bongkar Habis 'Pandora Papers"  dikutip dari akun Youtube Waspada TV, Selasa (26/10/2021).

Mantan Anggota Tim Panel Ekonomi PBB ini menguraikan, dulu di Swiss menjadi tempat penggelapan pajak para penguasa dan orang-orang kaya di dunia. Namun, kini sudah tidak bisa lagi.

Akibatnya, orang-orang kaya yang duitnya banyak, dari sumbernya tidak jelas, membuat perusahaan shell company atau perusahaan tunggangan dengan nama-nama orang lain berlapis-lapis agar pemain utamanya tidak diketahui, di suatu negara yang mempunyai aturan beban pajak sangat kecil. Seperti di kepulauan Karibia, Panama, dan lain sebagainya, yang memang mencoba menarik uang dari seluruh dunia.

"Tapi ada juga yang kurang canggih, pejabat Indonesia, eh kelihatan namanya. Tujuannya menghidari beban pajak di negaranya," ungkapnya.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, menghindari pajak bagi seorang pejabat tentu sangat tidak beretika. Karena, masyarakat selalu di kejar-kejar bahkan mendapat hukuman bila tidak membayar pajak, sementara para pejabatnya justru menghindari wajib pajak.

"Artinya, sebagai pejabat harus kasih contoh jadi warga negara yang benar, dengan membayar pajak kepada negara. Jadi itu secara etika tidak benar. Selain ini, saya kira pejabat maupun orang kaya Indonesia swasta banya yang menghindari beban pajak dengan melakukan investasi di Pandora Papers dll," ungkapnya.

Selain itu, Dr Rizal Ramli juga memaparkan masuknya nama  dua pejabat, yakni, Airlangga dan Luhut, dalam Pandora Paper.

"Kalau Pak Luhut, pada waktu itu dia lakukan itu saat masih jadi orang swasta ada proyek di Ecuador, proyeknya gagal. Tetapi, dalam kasus Pak Airlangga, dia terbukti menaruh uang di luar. Itu tidak etis. Pejabat jadi contoh warga negara yang baik, yakni taat membayar pajak," ucap Rizal Ramli.

Dr. Rizal Ramli pun mengaku bingung siapa yang berani meneliti kedua orang tersebut. "Kok berani mencalonkan jadi presiden. Jangan-jangan presiden Pandora,’" celetuk Rizal Ramli.

Dr. Rizal Ramli juga berseloroh Airlangga dan namanya juga digadang-gadang sebagai calon presiden 2024. "Nanti orang bilang, Presiden Pandora."..

Ia menyebutkan, Presiden Joko Widodo punya hak melakukan pemeriksaan kepada pejabat maupun pengusaha yang melanggar etika maupun melanggar hukum yang tidak membayar pajak. "Masalahnya Jokowi berani nggak sama Luhut atau Airlangga?" kata Dr. Rizal Ramli.

Bahkan, Dr. Rizal yakin Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi dengan cara mengubah sistem yang berlaku.

Menjawab pertanyaan soal kemungkinan maju di Capres 2024, Dr. Rizal Ramli menyatakan, tidak menutup segala kemungkinan hal itu bisa terjadi.

"Kalau saya mendapatkan amanah untuk maju dan didukung oleh masyarakat, pasti saya maju, dan saya kepret semua yang gak bener," tandasnya.