Fraksi PDI Perjuangan DPR RI sepakat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah konstitusional untuk menindaklanjuti wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan itu diambil dalam rapat pleno fraksi yang dihadiri 102 dari total 110 anggota Fraksi PDIP. Delapan anggota lainnya tidak hadir karena izin dan sakit.
Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, menegaskan keputusan tersebut merupakan sikap politik fraksi untuk menempuh jalur konstitusi. Menurutnya, kesepakatan itu tidak didasarkan pada hitung-hitungan jumlah anggota yang mendukung usulan pemakzulan.
"Pertama ini pleno fraksi, semua 110 hadir 102, 8 izin atau sakit. Artinya kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” tegas Utut kepada wartawan usai rapat pleno Fraksi PDIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Utut bahkan menyebut seluruh anggota Fraksi PDIP yang berjumlah 110 orang bisa dilibatkan untuk mendukung langkah tersebut apabila diperlukan.
"Anggota kita 110, nanti kalau diperlukan 110 (Anggota DPR Fraksi PDIP),” katanya.
Ia memastikan keputusan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat telah disepakati seluruh anggota fraksi.
"Sepakat, karena kita ini kan memang kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya,” pungkasnya.
Langkah PDIP ini menjadi perkembangan penting dalam wacana pemakzulan Gibran. Dengan keputusan tersebut, fraksi berlambang banteng itu menyatakan siap membawa persoalan Wakil Presiden tersebut ke mekanisme konstitusional melalui DPR. 