Keluhan atas wacana pemotongan honor kepala lingkungan, gaji pegawai harian lepas (PHL) Pemko Medan hingga honor guru mengaji menjadi masukan yang banyak diterima oleh Anggota DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong, saat melakukan reses.
Politisi PKS ini melakukan reses pada tiga tempat berbeda yakni di Jalan Tengah, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, kemudian di Jalan Datuk Kabu (SMK Penerbantang) dan di Jalan Sukmawati Kelurahan PMT, Kecamatan Medan Area pada Sabtu (20/3) dan Minggu (21/3) kemarin.
"Terkait rencana Pemko Medan melakukan pemotongan honor Kepala Lingkungan dan PHL sebagai kebijakan yang kurang populer ditengah kondisi saat ini. Kita (PKS-red) akan terus memperjuangkan agar Wali Kota Medan membatalkan rencana itu," tegas Rudiyanto.
Diakuinya, keresahan itu timbul lantaran sampai saat ini belum ada informasi yang valid baik dari Pemko Medan. "Kami jadi resah, apakah program ini dihapuskan," tanyanya lagi.
Sementara itu warga lainnya, Fatris warga di Komat I mengatakan bahwa pihanya sempat kesulitan mengurus surat domisili untuk keperluan Usaha Kecil Menengah (UMKM) dalam mendapatkan bantuan. "Saya sempat mengurus ke kelurahan tapi tidak ditanggapi, katanya harus bayar. Saya mengurus surat domisili usaha ke kelurahan karena ditelpon orang UMKM untuk kepeluan pemberkasan," jelasnya.
Terkait banyaknya persoalan di masyarakat, Rudiyanto mengharapkan Wali Kota Medan bisa memberikan penyegaran kepada aparatur dibawahnya agar benar-benar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
"Kita melihat banyak persoalan yang terjadi di masyarakat, kita mengharapkan Wali Kota memberikan penyegaran agar pelayanan lebih baik lagi," jelasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved