Relawan Prabowo-Sandi: Ungkapan Bos Bukalapak Bentuk Kekecewaan Terhadap Rezim

Ungkapan CEO Bukalapak Achmad Zaky yang menyebut Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno sebagai mentor bisnisnya di bidang E Commerce dianggap sebagai respons terhadap rezim ini terhadap kebijakan industri digital.
Berita Terkait
Road To Senayan

Hal itu diungkapkan oleh relawan Prabowo Sandi Komunitas Siber (Proksi) yang menilai pemerintah tidak serius dalam membangun industri digital Indonesia.

"Dengan pernyataan dari CEO Bukalapak yaitu Achmad Zaky akhir-akhir ini tentang keluh kesah terhadap rezim ini, ini adalah salah satu bentuk kekecewaan dan juga curhatan dari industri digital di Indonesia," ujar Ketua Proksi, Al Akbar Rahmadillah kepada redaksi, Jumat (15/2).

Menurut Akbar, rezim sekarang terlalu menggaungkan Making Indonesia 4.0, untuk mencapai keberhasilan berbisnis di era digital.

"Dibutuhkan ekosistem dan komunikasi yang terbentuk secara baik oleh para pelaku bisnis dan pemerintah. Sehingga tercapai ekosistem yang kuat dan saling menguntungkan," imbuhnya.

Akbar menilai dengan adanya revisi PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) tidak baik untuk industri digital nasional dan juga kedaulatan digital indonesia.

"Saya yakin di saat revolusi industri bertrasformasi ke generasi 4.0 akan membutuhkan regulasi dan juga RnD yang cukup mendukung industri. Tetapi di saat ini juga ada upaya dari Revisi PP 82/2012, itu malah membahayakan industri digital kita,"  tandasnya.[R]

Ungkapan CEO Bukalapak Achmad Zaky yang menyebut Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno sebagai mentor bisnisnya di bidang E Commerce dianggap sebagai respons terhadap rezim ini terhadap kebijakan industri digital.
Berita Terkait
Road To Senayan

Hal itu diungkapkan oleh relawan Prabowo Sandi Komunitas Siber (Proksi) yang menilai pemerintah tidak serius dalam membangun industri digital Indonesia.

"Dengan pernyataan dari CEO Bukalapak yaitu Achmad Zaky akhir-akhir ini tentang keluh kesah terhadap rezim ini, ini adalah salah satu bentuk kekecewaan dan juga curhatan dari industri digital di Indonesia," ujar Ketua Proksi, Al Akbar Rahmadillah kepada redaksi, Jumat (15/2).

Menurut Akbar, rezim sekarang terlalu menggaungkan Making Indonesia 4.0, untuk mencapai keberhasilan berbisnis di era digital.

"Dibutuhkan ekosistem dan komunikasi yang terbentuk secara baik oleh para pelaku bisnis dan pemerintah. Sehingga tercapai ekosistem yang kuat dan saling menguntungkan," imbuhnya.

Akbar menilai dengan adanya revisi PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) tidak baik untuk industri digital nasional dan juga kedaulatan digital indonesia.

"Saya yakin di saat revolusi industri bertrasformasi ke generasi 4.0 akan membutuhkan regulasi dan juga RnD yang cukup mendukung industri. Tetapi di saat ini juga ada upaya dari Revisi PP 82/2012, itu malah membahayakan industri digital kita,"  tandasnya.