Relawan Demokrasi Bentukan KPU Itu Penggemukan Birokrasi

Pengamat politik Universitas Negeri Medan (Unimed) Bakhrul Khair Amal mengatakan pembentukan Relawan Demokrasi oleh KPU memperlihatkan adanya kelemahan dalam kinerja. Menurutnya, jajaran KPU seharusnya tidak perlu membentuk Relawan Demokrasi untuk membantu kinerja mereka dalam menyampaikan informasi seputar kepemiluan kepada masyarakat, mengingat KPU sudah memiliki jajaran hingga ke tingkat kelurahan.

"Mereka kan sudah memiliki PPK, PPS. Ngapain lagi dibentuk (relawan). Ini kan penggemukan birokrasi," katanya kepada com, Kamis (24/1/2019).

Bakhrul menjelaskan, saat ini pemerintah terus menggaungkan adanya upaya pemangkasan birokrasi pada semua lini. Seharusnya ini juga menjadi perhatian dari jajaran KPU sebelum mengambil keputusan untuk membentuk relawan-relawan tersebut. Apalagi, salah satu hal yang melatarbelakangi upaya pemangkasan birokrasi tersebut juga berkaitan dengan penganggaran yang ada.

"Nah ini menjadi pertanyaan. Relawan demokrasi ini akan efektif atau tidak?. Apakah mereka berbasis kinerja atau anggaran?. Ini sebenarnya harus menjadi pertimbangan KPU, karena tentu para relawan ini akan memiliki hak dan kewajiban," ujarnya.

Selain menilai pembentukan tersebut sebagai bentuk penggemukan birokrasi, para relawan ini juga dikhawatirkan tidak independen. Mereka menurutnya sangat rawan dijadikan untuk membonceng kepentingan politik pihak tertentu.

"Ini juga harus menjadi perhatian dari KPU, jangan sampai nanti relawan yang dibentuk ternyata berafiliasi terhadap kepentingan politik kelompok tertentu. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja seluruh relawan harus dilakuakn dengan ketat," pungkasnya.

Pengamat politik Universitas Negeri Medan (Unimed) Bakhrul Khair Amal mengatakan pembentukan Relawan Demokrasi oleh KPU memperlihatkan adanya kelemahan dalam kinerja. Menurutnya, jajaran KPU seharusnya tidak perlu membentuk Relawan Demokrasi untuk membantu kinerja mereka dalam menyampaikan informasi seputar kepemiluan kepada masyarakat, mengingat KPU sudah memiliki jajaran hingga ke tingkat kelurahan.

"Mereka kan sudah memiliki PPK, PPS. Ngapain lagi dibentuk (relawan). Ini kan penggemukan birokrasi," katanya kepada com, Kamis (24/1/2019).

Bakhrul menjelaskan, saat ini pemerintah terus menggaungkan adanya upaya pemangkasan birokrasi pada semua lini. Seharusnya ini juga menjadi perhatian dari jajaran KPU sebelum mengambil keputusan untuk membentuk relawan-relawan tersebut. Apalagi, salah satu hal yang melatarbelakangi upaya pemangkasan birokrasi tersebut juga berkaitan dengan penganggaran yang ada.

"Nah ini menjadi pertanyaan. Relawan demokrasi ini akan efektif atau tidak?. Apakah mereka berbasis kinerja atau anggaran?. Ini sebenarnya harus menjadi pertimbangan KPU, karena tentu para relawan ini akan memiliki hak dan kewajiban," ujarnya.

Selain menilai pembentukan tersebut sebagai bentuk penggemukan birokrasi, para relawan ini juga dikhawatirkan tidak independen. Mereka menurutnya sangat rawan dijadikan untuk membonceng kepentingan politik pihak tertentu.

"Ini juga harus menjadi perhatian dari KPU, jangan sampai nanti relawan yang dibentuk ternyata berafiliasi terhadap kepentingan politik kelompok tertentu. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja seluruh relawan harus dilakuakn dengan ketat," pungkasnya.