Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk yang berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto. Praktik tersebut diduga melibatkan sejumlah pejabat internal Polri dan berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Kronologi itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut dugaan penyadapan bermula dari perintah lisan yang diberikan tanpa surat permohonan resmi dari penyidik. Perintah tersebut diduga melibatkan sejumlah pejabat Polri, mulai dari Jenderal LSP (Listyo Sigit Prabowo), SU (Slamet Uliandi), EH (Eko Hadi Santoso), hingga AS (Ahrie Sonta).
"Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati, perkara ini berawal pada kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 ketika AS selaku pelaksana tugas kepala bagian monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa terkepitan dengan prosedur penegakan hukum," kata Suyudi.
Menurut Suyudi, dugaan penyimpangan tidak hanya terjadi saat perintah penyadapan diberikan. Pada Oktober 2026, AS juga diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan dalam sistem LIMS (Lawful Interception Management System) dan PLX.
Dugaan tersebut kemudian dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Kasus ini ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, sementara identitas pelapor dirahasiakan.
Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Suyudi memaparkan, penyidik menemukan lima tahapan modus operandi dalam perkara tersebut. Dimulai dari pemberian perintah penyadapan, memasukkan nomor target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, penyampaian hasil kepada pengguna akhir, hingga penghapusan data.
"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," jelasnya.
Pada tahap berikutnya, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke sistem LIMS tanpa verifikasi untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara hukum.
Penyadapan kemudian dilakukan menggunakan sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman, lalu menyusunnya menjadi transkripsi. Hasilnya dilaporkan secara berjenjang kepada Kabagmon SU hingga Jenderal LSP.
Sementara pada tahap akhir, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang kemudian dilaksanakan tim TSU.
Suyudi juga mengungkap adanya dua jalur dalam proses penyadapan, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut jalur atensi.
Jalur resmi atau jalur A harus diawali permohonan tertulis dari penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analisis, dan dokumen pendukung. Permohonan tersebut kemudian diverifikasi dan disetujui secara berjenjang sebelum dilaksanakan tim TSU.
Sebaliknya, jalur B atau jalur atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
Dalam mekanisme ini, target penyadapan disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah menerima perintah dari Jenderal LSP. Proses dilanjutkan dengan analisis dan persetujuan internal hingga pelaksanaan penyadapan.
Kedua jalur tersebut menggunakan perangkat teknis yang sama. Kondisi ini diduga membuat aktivitas penyadapan melalui jalur atensi sulit dibedakan dari penyadapan resmi.
Suyudi menegaskan, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan wajib didasarkan pada permintaan tertulis penyidik dan memenuhi persyaratan serta mekanisme persetujuan yang berlaku.
Hasil penyadapan juga hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyidikan yang sah. Begitu pula pemusnahan data harus mengikuti ketentuan dan dilengkapi berita acara.
Namun, dalam perkara ini penyidik menemukan dugaan penyimpangan, mulai dari perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, pemasukan nomor target tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, hingga penghapusan data elektronik.
"Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan," demikian Suyudi. 