PWI Pusat Ambilalih Kasus Penyegelan Gedung PWI Sulawesi Selatan

Pengurus PWI Pusat mengambil alih kasus penyegelan Gedung PWI Sulawesi Selatan di Makassar.

Gedung Press Club di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar itu disegel Satpol PP Sulawesi Selatan tanggal 25 Mei lalu.

Di bagian depan gedung, menghadap Jalan AP Pettarani dipasang papan pengumuman berukuran besar dengan logo Provinsi Sulawesi Selatan yang bertuliskan, “Tanah Negara, di bawah penguasaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan sertifikat dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Nomor 350/PDT.G/2017/PN.MKS tanggal 02 November 2017.”

Sementara di bagian dalam terpasang sebuah spanduk dengan logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Pemprov Sulsel, bertuliskan, “Dilarang masuk, melakukan kegiatan apapun tanpa izin Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pengawasan Tim Satgas Koordinasi Pencegahan KPK RI.”

Kawat duri juga dipasang mengelilingi gedung yang biasanya digunakan komunitas wartawan anggota PWI Sulsel untuk beraktivitas.

Jumat pagi kemarin (10/6), Pengurus PWI Pusat menggelar pertemuan dengan Pengurus PWI Sulsel di Kantor PWI di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan, Pengurus PWI Sulsel memberikan laporan mengenai insiden penyegelan tersebut.

Rapat dipimpin Ketua PWI Pusat Atal Depari, didampingi  Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang, dan Ketua Dewan Panasehat Fachry Mohammad.

Hadir Pengurus PWI Pusat lainnya, DR Suprapto, Raja Pane, Mirza Suhadi, Abdul Azis, dan Zulkifli Gani Otto. Adapun Pengurus PWI  Sulsel dipimpin sang ketua, Agus Alwi Hamu, didampingi beberapa  pengurus PWI Sulsel lainnya.

Dalam pertemuan Agus Alwi Hamu menjelaskan duduk perkara penyegelan kantor PWI Sulsel dan upayanya untuk membuka dialog dengan Gubernur serta pihak DPRD Sulsel, setelah itu. Namun, sejauh ini belum membuahkan hasil.

Berdasar SK Gubernur tahun 1997

Kantor PWI Sulsel memiliki riwayat panjang. Kantor itu dibangun khusus oleh Pemprov untuk ditempati PWI Sulsel. Gedung berdiri di atas lahan milik Pemprov. Bangunan dan lahan merupakan hasil Ruislag (tukar menukar) dengan gedung kantor Pemprov Sulsel di Jalan Penghibur No. 1, Makassar, yang ditempati PWI Sulsel sejak 1968.

Dasar hukum kantor PWI Sulsel sekarang adalah SK Gubernur 371/1997 yang ditandatangani Gubernur Sulsel Zainal Basri Palaguna, yang memberikan hak pemanfaatannya kepada PWI Sulsel dengan status  pinjam pakai. Gedung  Kantor PWI itulah  yang kini disegel Satpol PP Pemprov dengan alasan yang belum begitu jelas.

Setelah mendengar duduk permasalahan dari Agus Alwi Hamu dan kawan-kawan, masukan, saran-saran dari pengurus PWI Pusat, serta diskusi yang berkembang dalam rapat, Ketua PWI Pusat Atal Depari akhirnya memutuskan Pengurus PWI Pusat mengambil alih permasalahan kantor PWI Sulsel tersebut.

"Kami masih menganggap yang terjadi hanya kesalahpahaman. Mudah-mudahan begitu. Karena itu  PWI Pusat yang akan membuka  dialog kepada semua pihak yang terkait dengan kepemilikan aset daerah itu di Pusat maupun di daerah. Pengurus PWI Sulsel boleh membantu upaya penyelesaian namun komando berada di tangan PWI Pusat. PWI Sulsel hanya melaksanakan kebijakan pusat," tegas Atal Depari.

Tidak Perlu Bereaksi Berlebihan

Atal menyayangkan penyegelan Kantor PWI Sulsel tersebut. Namun, ia  berpesan agar watawan dan pengurus PWI Sulsel tidak perlu bereaksi berlebihan. Jauh lebih baik mengutamakan dialog dengan berbagai pihak.

"Kalau mau dibilang sakit, tentu sayalah yang paling sakit. Saya pemimpin organisasi ini di tingkat pusat. Semua aset PWI di mana pun di wilayah Indonesia adalah tanggung jawab saya. Saya sakit, sedih, tapi sudahlah. Tidak usah bereaksi berlebihan. PWI Pusat akan mengupayakan segel kantor segera dibuka supaya bisa  digunakan kawan-kawan wartawan beraktifitas seperti semula. Mengenai adanya  masalah yang terkait kalau ada, akan diselesaikan secara terpisah,” ujarnya lagi.

SK Gubernur 371/1997 yang memberikan hak kepada PWI Sulsel untuk memanfaatkan gedung milik Pemprov di Jalan AP Pettarani 31, Makassar, hingga sekarang masih berlaku. Itu dasar hukum yang menjadi pijakan  PWI Pusat turun tangan mengambil alih masalah tersebut.

PWI Pusat berencana mengajukan kepada Pemprov Sulsel cq Kemendagri agar segel segera dibuka  dan  "trigger" atau pokok masalah yang ada  diselesaikan secara terpisah.

Apabila masalahnya terkait dengan penyewaan beberapa ruangan kepada pihak ketiga, maka itu menjadi kewajiban pengurus PWI Sulsel menyetorkan hasil penyewaan ke kas daerah/negara.

Di dalam rapat juga disinggung beberapa versi kerugian negara menurut temuan BPK. Entah mana jumlah yang benar klaimnya, tapi nanti setelah diverifikasi oleh para pihak berapa pun nilainya itulah yang disetorkan ke  kas daerah/negara.

Rapat juga menegaskan, meskipun namanya Kantor PWI Sulsel  dan berlokasi di Makassar, namun secara historis dan organisatoris gedung itu milik wartawan anggota PWI seluruh Indonesia.

Tidak boleh lantaran keteledoran pengurus  PWI Sulsel atau entah satu dua oknum pengurus (tidak minta izin dan menyetorkan hasii penyewaan beberapa ruangan tanpa izin) kantor PWI yang menjadi korban dan seluruh wartawan anggota PWI merasakan kerugian.

Rapat juga mencatat bahwa peristiwa ini bagi PWI Pusat sangat  memperihatinkan karena baru pertama kali terjadi dalam sejarah PWI yang berdiri sejak 9 Februari 1946.

Rapat pun menegaskan bahwa Gedung PWI Sulsel yang disegel atau dikorbankan itu adalah "warisan" tokoh-tokoh pers Sulsel yang pernah memperjuangkan keberadaan kantor tersebut.