Kelangkaan dan mahalnya harga pupuk bersubsidi dikeluhkan petani di Kabupaten Simalungun. Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Mangapul Purba, SE, M.I.Kom, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut agar tidak menghambat produktivitas pertanian.
Keluhan itu diserap Mangapul saat melaksanakan reses di sejumlah nagori dan kelurahan di Simalungun pada 21–30 September 2026. Petani meminta pemerintah memastikan ketersediaan pupuk subsidi sekaligus mengawasi distribusinya agar tepat sasaran dan harga tetap terkendali.
Aspirasi tersebut antara lain disampaikan warga Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Nagori Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan, serta Kelurahan Saribudolok, Kecamatan Silimakuta.
Selain pupuk, petani juga membutuhkan bantuan bibit jagung, kentang, dan cabai berkualitas untuk meningkatkan produktivitas. Permintaan bantuan tersebut disampaikan kelompok tani di sejumlah wilayah, termasuk Tanjung Maraja, Simpang Raya Dasma, dan Dolok Parmonangan.
Persoalan infrastruktur turut menjadi perhatian. Warga mengusulkan perbaikan jalan usaha tani yang rusak, pengaspalan jalan, serta bantuan alat dan mesin pertanian, seperti hand tractor, untuk menunjang aktivitas produksi dan memudahkan mobilitas petani.
Dalam reses tersebut, Mangapul juga menerima aspirasi masyarakat terkait pembangunan dan renovasi rumah ibadah serta perbaikan fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah Simalungun.
Berbagai aspirasi itu diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyusun program serta mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Penanganan kelangkaan pupuk subsidi, dukungan sarana produksi, dan perbaikan infrastruktur pertanian dinilai penting untuk meringankan beban petani sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani di Simalungun. 