Pukat Trawl Beroperasi, KNPI Sibolga Pertanyakan Esksitensi HNSI di Pantai Barat

Imam Feisal/Ist
Imam Feisal/Ist

Maraknya penangkapan ikan menggunakan pukat trawl di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara seperti perairan Sibolga dan Tapanuli Tengah, dikecam oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).


Menurut mereka praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem ini seharusnya tidak boleh dibiarkan.

"Kami minta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak pandang bulu menindak tegas beroperasinya pukat trawl diperairan Sibolga dan Tapteng," kata Bendahara Umum KNPI Sibolga, Imam Feisal kepada wartawan di Medan, Selasa (28/3/2023).

Imam menjelaskan, aturan mengenai larangan penangkapan ikan menggunakan alat tersebut tercantum pada Peraturan Menteri KP No. 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

"Artinya jika aturan tersebut tidak mampu mencegah aksi penangkapan ikan menggunakan pukat trawl, maka patut diduga hal ini karena lemahnya aparat," ungkapnya.

Pada sisi lain, Imam juga menyoroti sikap dari pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sibolga yang terkesan tutup mata. Padahal, aksi tersebut akan merugikan nelayan-nelayan kecil yang dipastikan kesulitan mendapatkan ikan.

"Ada apa pengurus HNSI Sibolga diam saja. Apa mereka juga menikmati kondisi yang ada? Atau apakah justru mereka yang menjadi pelakunya?. Ini menjadi pertanyaan yang perlu dijawab," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Imam menambahkan dalam waktu dekat akan melakukan aksi demo ke kantor DPRD Sibolga dengan membawa massa aksi gabungan dari seluruh nelayan Pantai Barat, yang diperkirakan 1.000 orang.

"Kita ingin hal ini juga mendapatkan perhatian dari DPRD Sumut. Mereka harus berpihak kepada nelayan kecil yang semakin kesusahan akibat pukat trawl di wilayah tangkap mereka," pungkasnya.