Provinsi se-Sumatera Rencanakan Optimasi Kerja Sama Perdagangan Antar Daerah

Beberapa pokok kesepakatan sebagai hasil dari Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Tahun 2019 telah dihimpun dan saat ini beberapa telah, sedang, dan akan diwujudkan. Salah satu yang akan segera diwujudkan adalah rencana optimasi kerja sama perdagangan antar daerah se-Sumatera. Hal ini terungkap dalam Rakorwil TPID se-Sumatera yang dilakukan dengan rapat daring atau konferensi video, Rabu (22/4), di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman No 41 Medan. Rapat dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut R Sabrina dan Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumut Wiwiek Sisto Widayat. Rapat diawali dengan sambutan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Katanya, kerja sama dan sinergi khususnya saat menghadapi wabah Covid-19 yang terjadi saat ini penting untuk ditingkatkan. Selain sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi di wilayah masing-masing, kerja sama perdagangan antar daerah juga otomatis mendukung peningkatan perekonomian provinsi masing-masing. "Kalau banyak baiknya dan bisa berjalan dengan benar, tidak ada salahnya ini segera kita wujudkan. Masing-masing provinsi mendata komoditas mana yang kelebihan pasokan dan mana yang kekurangan, sehingga nanti bisa bekerja sama antar daerah untuk saling melengkapi khususnya kebutuhan pangan," katanya. Agenda lainnya yakni menyimak pemaparan dari Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumut Wiwiek Sisto Widayat terkait pengendalian inflasi di wilayah Sumatera. Tahun 2019 akhir hingga awal tahun 2020, inflasi Sumatera relatif rendah dan terkendali. Hal ini didukung oleh terkendalinya harga beras serta komoditas yang diatur pemerintah. Beberapa faktor pendukung lainnya yakni terjaganya pasokan beras, penyesuaian harga BBM dan tarif batas angkutan udara serta stabilnya tarif listrik sepanjang tahun 2019. "Meski inflasi umum relatif terkendali, inflasi bahan makanan tahun 2019 di beberapa daerah masih dalam tren yang meningkat dan berada di level yang cukup tinggi seperti di Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Lampung. Di tengah pandemi ini upaya ekstra perlu kita lakukan khususnya menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN)," jelas Wiwiek. Untuk jangka pendek menjamin ketersediaan barang dan kestabilan harga, ada beberapa upaya yang perlu diperhatikan yakni pelaksanaan operasi pasar berkonsep physical distancing, monitoring intensif sebagai antisipasi penimbunan, penerapan pasar online (daring), aktif melakukan komunikasi jaminan kecukupan barang untuk menghindari panic buying. "Upaya jangka panjang salah satunya melalui penyelenggaraan kerja sama antardaerah. Hal ini perlu karena karakteristik dan potensi SDA berbeda-beda. Ada daerah surplus dan defisit, serta perbedaan infrastruktur menyebabkan terjadi perbedaan harga antar daerah," tutur Wiwiek menerangkan. Sebelumnya, pada Rakorwil TPID Sumatera Tahun 2019, empat provinsi yaitu Sumut, Aceh, Riau dan Sumbar akan menginisiasi kerja sama antar daerah. Namun banyak pula provinsi lainnya yang menunjukkan ketertarikan. Sebagai tindak lanjut, maka masing-masing provinsi diminta menghimpun kelebihan dan kekurangan pasokan. Nantinya akan ditindaklanjuti dengan rapat teknis membahas draft kesepakatan bersama dan penandatanganan. Rapat diikuti oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda atau yang mewakili provinsi se-Sumatera dan TPID masing-masing provinsi, serta bupati/walikota atau yang mewakili se-Sumut.[R]

Beberapa pokok kesepakatan sebagai hasil dari Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Tahun 2019 telah dihimpun dan saat ini beberapa telah, sedang, dan akan diwujudkan. Salah satu yang akan segera diwujudkan adalah rencana optimasi kerja sama perdagangan antar daerah se-Sumatera. Hal ini terungkap dalam Rakorwil TPID se-Sumatera yang dilakukan dengan rapat daring atau konferensi video, Rabu (22/4), di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman No 41 Medan. Rapat dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut R Sabrina dan Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumut Wiwiek Sisto Widayat. Rapat diawali dengan sambutan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Katanya, kerja sama dan sinergi khususnya saat menghadapi wabah Covid-19 yang terjadi saat ini penting untuk ditingkatkan. Selain sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi di wilayah masing-masing, kerja sama perdagangan antar daerah juga otomatis mendukung peningkatan perekonomian provinsi masing-masing. "Kalau banyak baiknya dan bisa berjalan dengan benar, tidak ada salahnya ini segera kita wujudkan. Masing-masing provinsi mendata komoditas mana yang kelebihan pasokan dan mana yang kekurangan, sehingga nanti bisa bekerja sama antar daerah untuk saling melengkapi khususnya kebutuhan pangan," katanya. Agenda lainnya yakni menyimak pemaparan dari Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumut Wiwiek Sisto Widayat terkait pengendalian inflasi di wilayah Sumatera. Tahun 2019 akhir hingga awal tahun 2020, inflasi Sumatera relatif rendah dan terkendali. Hal ini didukung oleh terkendalinya harga beras serta komoditas yang diatur pemerintah. Beberapa faktor pendukung lainnya yakni terjaganya pasokan beras, penyesuaian harga BBM dan tarif batas angkutan udara serta stabilnya tarif listrik sepanjang tahun 2019. "Meski inflasi umum relatif terkendali, inflasi bahan makanan tahun 2019 di beberapa daerah masih dalam tren yang meningkat dan berada di level yang cukup tinggi seperti di Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Lampung. Di tengah pandemi ini upaya ekstra perlu kita lakukan khususnya menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN)," jelas Wiwiek. Untuk jangka pendek menjamin ketersediaan barang dan kestabilan harga, ada beberapa upaya yang perlu diperhatikan yakni pelaksanaan operasi pasar berkonsep physical distancing, monitoring intensif sebagai antisipasi penimbunan, penerapan pasar online (daring), aktif melakukan komunikasi jaminan kecukupan barang untuk menghindari panic buying. "Upaya jangka panjang salah satunya melalui penyelenggaraan kerja sama antardaerah. Hal ini perlu karena karakteristik dan potensi SDA berbeda-beda. Ada daerah surplus dan defisit, serta perbedaan infrastruktur menyebabkan terjadi perbedaan harga antar daerah," tutur Wiwiek menerangkan. Sebelumnya, pada Rakorwil TPID Sumatera Tahun 2019, empat provinsi yaitu Sumut, Aceh, Riau dan Sumbar akan menginisiasi kerja sama antar daerah. Namun banyak pula provinsi lainnya yang menunjukkan ketertarikan. Sebagai tindak lanjut, maka masing-masing provinsi diminta menghimpun kelebihan dan kekurangan pasokan. Nantinya akan ditindaklanjuti dengan rapat teknis membahas draft kesepakatan bersama dan penandatanganan. Rapat diikuti oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda atau yang mewakili provinsi se-Sumatera dan TPID masing-masing provinsi, serta bupati/walikota atau yang mewakili se-Sumut.