PPDB Kacau, Fraksi PKS: Kadis Pendidikan Sumut Rusak Semangat 'Sumut Bermartabat'

Kekacauan yang terkait dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK sederajat di Sumatera Utara harus mendapat perhatian dari Gubernur Sumatera Utara.

Sebab, kekacauan ini merusak semangat pembangunan yang salah satunya memprioritaskan peningkatan layanan pada sektor pendidikan.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, H Jumadi saat acara Coffe Morning bersama Jurnalis, Rabu (30/6/2021).

"Kita heran, kenapa kekacauan ini justru terjadi sekarang. Padahal, tahun-tahun sebelumnya masalahnya tidak sekacau ini," katanya.

Jumadi mengatakan PPDB pada tahun-tahun sebelumnya juga dilakukan secara online. Namun, masalah yang ditemukan cenderung berkaitan dengan domisili siswa seiring pemberlakuan sistem zonasi sekolah sebagai salah satu syarat penerimaan siswa baru.

"Kalau sekarang persoalannya lebih pelik karena aplikasi yang error sehingga pendaftaran menjadi tidak kacau. Ini karena ketidakmampuan dari Kepala Dinas Pendidikan dalam mengelola proses PPDB. Ini kemunduran yang luar biasa," ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Pembina Fraksi PKS DPRD Sumjt H Hariyanto. Menurutnya, kekacauan ini menunjukkan sosok kepala dinas yang tidak memiliki kemampuan dalam mengelola dinas tersebut.

"Kita meminta agar Gubernur mengevaluasi kinerja Kadis Pendidikan. Kita meminta agar penempatan kepala dinas benar-benar berdasarkan kompetensi yang dimiliki," sebutnya.

Sementara anggota Fraksi PKS Abdul Rahim Siregar mengatakan persoalan ini seharusnya dapat selesai dengan koordinasi yang baik antara sesama pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Namun ia menduga, persoalan ini juga karena tidak adanya koordinasi antara pimpinan hingga bawahan.

"Kami mendengar kadis ini tidak siap bekerjasama dengan sekretaris yang ada. Hal ini membuat koordinasi tidak berjalan dengan baik. Itulah yang membuat kita mendorong Gubernur melakukan evaluasi terhadap sang kepala dinas," pungkasnya.