PPDB Dan Seleksi KI Carut Marut, Ombudsman: Perlu 'Kabinet' Mumpuni, Agar Edy-Ijeck Bisa Wujudkan 'Sumut Bermartabat'

Kepala Ombudsman Sumut Abyadi Siregar/RMOLSumut
Kepala Ombudsman Sumut Abyadi Siregar/RMOLSumut

Kegaduhan yang terjadi seperti pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online yang carut marut dan juga kegaduhan terkait seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara menjadi indikasi jika 'kabinet' dibawah pemerintahan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah alias Ijekc sangat tidak mumpuni dalam melayani masyarakat.


Padahal, Edy-Ijeck mengusung tagline yang tidak ringan yakni menjadikan Sumatera Utara Bermartabat sebagaimana janji politik kampanye mereka pada Pilgubsu 2018 lalu.

"Untuk mewujudkan Sumut Bermartabat, Edy-Iejck harus memiliki 'Kabinet' yang kuat yang memiliki kecakapan dibidangnya, punya integritas," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar kepada Kantor Berita Politik RMOLSumut, Senin (21/6/2021).

Abyadi menyebutkan, kegaduhan-kegaduhan terbaru yang terjadi pada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mengindikasikan bahwa pejabat utama pada dua OPD tersebut tidak mampu mendukung misi Sumut Bermartabat. Karena itu, Abyadi berharap hal ini segera disadari oleh Edy Rahmayadi maupun Ijeck untuk melakukan evaluasi.

"Kualitas pejabat ini sangat ditentukan proses rekrutmen yang fair yang mengutamakan kualitas, kompetensi dam integritas itu. Hindari faktor kepentingan pribadi dan kelompok dalam proses rekrutmen. Dengan demikian, akan diperoleh figur-figur yang akan menduduki "kabinet" Edy-Ijeck yang mumpuni," pungkasnya.

Diketahui dua OPD yang paling disoroti belakangan ini di jajaran Pemprov Sumut adalah Dinas Pendidikan seiring carut-marutnya proses pendaftaran PPDB yang dilakukan secara online. Selain itu, Diskominfo Sumut juga menjadi sorotan terkait proses pendaftaran seleksi calon anggota Komisi Informasi dimana Kadiskominfo Irman Oemar tidak mematuhi aturan dalam mengumumkan pendaftaran.

Komisi Informasi Pusat bahkan sampai bereaksi atas hal ini dan meminta Gubernur Edy Rahmayadi mengevaluasi kinerja dan memberikan sanksi kepada Irman Oemar. Sayangnya, Gubernur Edy Rahmayadi sejauh ini belum memberikan komentar atas hal tersebut.