PP GPK Dukung Sikap Presiden Soal Kasus Brigadir J

Sekjen Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) M Thobahul Aftoni/Ist
Sekjen Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) M Thobahul Aftoni/Ist

Gerakan Pemuda Kabah (GPK) mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang ingin menjaga citra kepolisian tetap positif di Masyarakat terkait kasus pembunuhan Brigadir I yang sudah berjalan 30 hari.


Pada sisi lain, GPK juga meminta agar polri benar-benar menjalankan apa yang diharapkan oleh Presiden RI untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan.

“Kita berharap apa yang disampaikan pak Joko Widodo dipatuhi oleh tim yang dibentuk oleh Kapolri,” kata Sekjen PP GPK Thobahul Aftoni, Selasa (9/8/2022)

Ditambahkannya, terkait perkembangan terbaru kasus pembunuhan tersebut seperti munculnya pernyataan Bharada E yang mengaku tidak ada peristiwa tembak menembak dan bahwa Irjen Ferdy Sambo berada di TKP saat peristiwa tersebut terjadi merupakan hal yang harus diusut tuntas.

“Ini menjadi bagian yang harus dijelaskan oleh Polri untuk membuka tabir kasus terbunuhnya Brigadir J. Perlu diingat, bapak Presiden sudah tiga kali meminta agar kasus ini dibuka sejujurnya dan dengan transparan,” ungkapnya.

Hal yang sama disampaikan Plt Bendahara Umum PP GPK Adrian Harahap. Ia menyatakan GPK siap untuk mendukung institusi Polri dari berbagai opini-opini yang berkembang yang terkesan memanfaatkan kasus untuk kepentingan-kepentingan lain.

“Terlalu banyak cerita simpang siur terkait motif pembunuhan Brigadir J. Pak Kapolri, kami mendukung anda dan kami siap menjadi yang terdepan dalam menjaga bapak,” sebutnya.

Dalam hal ini menurut Adrian, jika Polri tidak menanganinya dengan profesional dan transparan maka patut untuk segera dilakukan evaluasi demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Hal ini didasarkan atas Peraturan Kapolri (Perkap) tentang Waskat (Pengawasan Melekat) No.2 Tahun 2022, Perkap Waskat No 2 tahun 2022, yang mana Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri,” pungkasnya.