Polri Sudah Profesional, Presiden Jokowi Seharusnya Tidak Perlu Turun Tangan

RMOLSumut. Perintah Presiden Joko Widodo agar menindak tegas pihak-pihak yang dianggap ingin melemahkan dan mendelegitimasi KPU perlu disikapi secara hati-hati oleh kepolisian.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan, sebagai bawahan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentu wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasannya, yaitu Presiden.

Tetapi mengingat secara person Jokowi juga adalah bagian dari peserta Pemilu, maka terhadap instruksi Presiden yang bertalian dengan urusan Pemilu, Polri perlu menjaga profesionalitas.

"Sebetulnya, tanpa harus didahului oleh perintah Presiden, saya melihat kepolisian sudah bergerak cepat dalam merespons isu-isu bermuatan 'hoax' yang dianggap menyudutkan KPU," ujar Said Salahudin kepada redaksi, Jumat (11/1).

Pada isu tujuh kontainer surat suara tercoblos yang melatari munculnya instruksi Jokowi itu, misalnya, Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diduga membuat dan menyebarkan kabar bohong itu.

"Proses hukum terhadap pihak-pihak tersebut juga terus bergulir. Bahkan Polri mendapat dukungan penuh dari para peserta Pemilu," imbuhnya.

Jadi, lanjut Said Salahudin, proses pengusutan terhadap kasus itu sebetulnya sudah berjalan sebagaimana mestinya, tanpa terkendala oleh suatu masalah atau hambatan yang menuntut Jokowi perlu ikut turun tangan.

"Sehingga, saya melihat belum cukup urgensi bagi Presiden untuk mengeluarkan instruksi tersebut kepada Kapolri," tegasnya.


RMOLSumut. Perintah Presiden Joko Widodo agar menindak tegas pihak-pihak yang dianggap ingin melemahkan dan mendelegitimasi KPU perlu disikapi secara hati-hati oleh kepolisian.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan, sebagai bawahan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentu wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasannya, yaitu Presiden.

Tetapi mengingat secara person Jokowi juga adalah bagian dari peserta Pemilu, maka terhadap instruksi Presiden yang bertalian dengan urusan Pemilu, Polri perlu menjaga profesionalitas.

"Sebetulnya, tanpa harus didahului oleh perintah Presiden, saya melihat kepolisian sudah bergerak cepat dalam merespons isu-isu bermuatan 'hoax' yang dianggap menyudutkan KPU," ujar Said Salahudin kepada redaksi, Jumat (11/1).

Pada isu tujuh kontainer surat suara tercoblos yang melatari munculnya instruksi Jokowi itu, misalnya, Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diduga membuat dan menyebarkan kabar bohong itu.

"Proses hukum terhadap pihak-pihak tersebut juga terus bergulir. Bahkan Polri mendapat dukungan penuh dari para peserta Pemilu," imbuhnya.

Jadi, lanjut Said Salahudin, proses pengusutan terhadap kasus itu sebetulnya sudah berjalan sebagaimana mestinya, tanpa terkendala oleh suatu masalah atau hambatan yang menuntut Jokowi perlu ikut turun tangan.

"Sehingga, saya melihat belum cukup urgensi bagi Presiden untuk mengeluarkan instruksi tersebut kepada Kapolri," tegasnya.