Pada
isu tujuh kontainer surat suara tercoblos yang melatari munculnya
instruksi Jokowi itu, misalnya, Polri sudah melakukan pemeriksaan
terhadap sejumlah orang yang diduga membuat dan menyebarkan kabar bohong
itu.
\"Proses hukum terhadap pihak-pihak tersebut juga terus
bergulir. Bahkan Polri mendapat dukungan penuh dari para peserta
Pemilu,\" imbuhnya.
Jadi, lanjut Said Salahudin, proses pengusutan
terhadap kasus itu sebetulnya sudah berjalan sebagaimana mestinya,
tanpa terkendala oleh suatu masalah atau hambatan yang menuntut Jokowi
perlu ikut turun tangan.
\"Sehingga, saya melihat belum cukup urgensi bagi Presiden untuk mengeluarkan instruksi tersebut kepada Kapolri,\" tegasnya. " itemprop="description"/>
Pada
isu tujuh kontainer surat suara tercoblos yang melatari munculnya
instruksi Jokowi itu, misalnya, Polri sudah melakukan pemeriksaan
terhadap sejumlah orang yang diduga membuat dan menyebarkan kabar bohong
itu.
\"Proses hukum terhadap pihak-pihak tersebut juga terus
bergulir. Bahkan Polri mendapat dukungan penuh dari para peserta
Pemilu,\" imbuhnya.
Jadi, lanjut Said Salahudin, proses pengusutan
terhadap kasus itu sebetulnya sudah berjalan sebagaimana mestinya,
tanpa terkendala oleh suatu masalah atau hambatan yang menuntut Jokowi
perlu ikut turun tangan.
\"Sehingga, saya melihat belum cukup urgensi bagi Presiden untuk mengeluarkan instruksi tersebut kepada Kapolri,\" tegasnya. "/>
Pada
isu tujuh kontainer surat suara tercoblos yang melatari munculnya
instruksi Jokowi itu, misalnya, Polri sudah melakukan pemeriksaan
terhadap sejumlah orang yang diduga membuat dan menyebarkan kabar bohong
itu.
\"Proses hukum terhadap pihak-pihak tersebut juga terus
bergulir. Bahkan Polri mendapat dukungan penuh dari para peserta
Pemilu,\" imbuhnya.
Jadi, lanjut Said Salahudin, proses pengusutan
terhadap kasus itu sebetulnya sudah berjalan sebagaimana mestinya,
tanpa terkendala oleh suatu masalah atau hambatan yang menuntut Jokowi
perlu ikut turun tangan.
\"Sehingga, saya melihat belum cukup urgensi bagi Presiden untuk mengeluarkan instruksi tersebut kepada Kapolri,\" tegasnya. "/>
RMOLSumut. Perintah Presiden Joko Widodo agar menindak tegas
pihak-pihak yang dianggap ingin melemahkan dan mendelegitimasi KPU perlu
disikapi secara hati-hati oleh kepolisian.
Direktur Sinergi
Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan,
sebagai bawahan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentu wajib
melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasannya, yaitu Presiden.
Tetapi
mengingat secara person Jokowi juga adalah bagian dari peserta Pemilu,
maka terhadap instruksi Presiden yang bertalian dengan urusan Pemilu,
Polri perlu menjaga profesionalitas.
"Sebetulnya, tanpa harus
didahului oleh perintah Presiden, saya melihat kepolisian sudah bergerak
cepat dalam merespons isu-isu bermuatan 'hoax' yang dianggap
menyudutkan KPU," ujar Said Salahudin kepada redaksi, Jumat (11/1).
Pada
isu tujuh kontainer surat suara tercoblos yang melatari munculnya
instruksi Jokowi itu, misalnya, Polri sudah melakukan pemeriksaan
terhadap sejumlah orang yang diduga membuat dan menyebarkan kabar bohong
itu.
"Proses hukum terhadap pihak-pihak tersebut juga terus
bergulir. Bahkan Polri mendapat dukungan penuh dari para peserta
Pemilu," imbuhnya.
Jadi, lanjut Said Salahudin, proses pengusutan
terhadap kasus itu sebetulnya sudah berjalan sebagaimana mestinya,
tanpa terkendala oleh suatu masalah atau hambatan yang menuntut Jokowi
perlu ikut turun tangan.
"Sehingga, saya melihat belum cukup urgensi bagi Presiden untuk mengeluarkan instruksi tersebut kepada Kapolri," tegasnya.
RMOLSumut. Perintah Presiden Joko Widodo agar menindak tegas
pihak-pihak yang dianggap ingin melemahkan dan mendelegitimasi KPU perlu
disikapi secara hati-hati oleh kepolisian.
Direktur Sinergi
Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan,
sebagai bawahan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentu wajib
melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasannya, yaitu Presiden.
Tetapi
mengingat secara person Jokowi juga adalah bagian dari peserta Pemilu,
maka terhadap instruksi Presiden yang bertalian dengan urusan Pemilu,
Polri perlu menjaga profesionalitas.
"Sebetulnya, tanpa harus
didahului oleh perintah Presiden, saya melihat kepolisian sudah bergerak
cepat dalam merespons isu-isu bermuatan 'hoax' yang dianggap
menyudutkan KPU," ujar Said Salahudin kepada redaksi, Jumat (11/1).
Pada
isu tujuh kontainer surat suara tercoblos yang melatari munculnya
instruksi Jokowi itu, misalnya, Polri sudah melakukan pemeriksaan
terhadap sejumlah orang yang diduga membuat dan menyebarkan kabar bohong
itu.
"Proses hukum terhadap pihak-pihak tersebut juga terus
bergulir. Bahkan Polri mendapat dukungan penuh dari para peserta
Pemilu," imbuhnya.
Jadi, lanjut Said Salahudin, proses pengusutan
terhadap kasus itu sebetulnya sudah berjalan sebagaimana mestinya,
tanpa terkendala oleh suatu masalah atau hambatan yang menuntut Jokowi
perlu ikut turun tangan.
"Sehingga, saya melihat belum cukup urgensi bagi Presiden untuk mengeluarkan instruksi tersebut kepada Kapolri," tegasnya.