Politisi PDIP: Gejolak Pilkada Langsung Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Silang sengkarut dan gesekan sosial yang kerap muncul saat penyelenggaraan pilkada langsung menjadi salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal itu disampaikan politisi PDIP Deliserdang, Oki TM Bangun kepada kantor Berita Politik RMOLSumut, Jumat (21/2). "Dampak buruk dan kekisruhan yang diakibatkan oleh penyelenggaraan pilkada langsung ikut menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi kita," kata Oki. Keributan yang sering muncul akibat konflik sosial, kata Oki, tidak bisa dianggap hal wajar dari proses demokratisasi. "Perlu dipertimbangkan untuk meminimalisisr konflik sosial dan membuat stabil ekonomi Indonesia," sambung Oki. Oki memandang Pilkada Langsung yang sudah dilakukan beberapa kali sejak reformasi hanya menjadi ajang adu kekuatan yang kontraproduktif dengan arah dan laju bangsa. "Cost politik makin tinggi, money politik, belum lagi hasil Pilkada Langsung yang pindah kantor ke KPK (ditahan KPK, red). Pilkada langsung bukan kompetisi yang kita bayangkan. Tapi ajang bantai-bantaian," kata Oki. "Wacana tentang mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD perlu diseriusi, kalau begini terus, pertumbuhan ekonomi akan terus terganggu," demikian Oki. [R]

Silang sengkarut dan gesekan sosial yang kerap muncul saat penyelenggaraan pilkada langsung menjadi salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal itu disampaikan politisi PDIP Deliserdang, Oki TM Bangun kepada kantor Berita Politik RMOLSumut, Jumat (21/2). "Dampak buruk dan kekisruhan yang diakibatkan oleh penyelenggaraan pilkada langsung ikut menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi kita," kata Oki. Keributan yang sering muncul akibat konflik sosial, kata Oki, tidak bisa dianggap hal wajar dari proses demokratisasi. "Perlu dipertimbangkan untuk meminimalisisr konflik sosial dan membuat stabil ekonomi Indonesia," sambung Oki. Oki memandang Pilkada Langsung yang sudah dilakukan beberapa kali sejak reformasi hanya menjadi ajang adu kekuatan yang kontraproduktif dengan arah dan laju bangsa. "Cost politik makin tinggi, money politik, belum lagi hasil Pilkada Langsung yang pindah kantor ke KPK (ditahan KPK, red). Pilkada langsung bukan kompetisi yang kita bayangkan. Tapi ajang bantai-bantaian," kata Oki. "Wacana tentang mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD perlu diseriusi, kalau begini terus, pertumbuhan ekonomi akan terus terganggu," demikian Oki.