Politisi Golkar: Prabowo Harus Percaya Mahkamah Konstitusi

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto tegas menolak hasil penghitungan Pemilu 2019 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap sarat kecurangan.

Politisi senior Partai Golkar, Ginandjar Kartasasmita menyayangkan sikap ketua umum Partai Gerindra itu. Sebab, penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019 dinilainya sudah berjalan baik  meski ada kekurangan hingga banyak petugas yang meninggal.

"Ya, tunjukkan dan berikan ke lembaga-lembaga yang tugasnya mencari kebenaran. Kalau betul pemilu itu curang, khususnya Pilpres, kenapa di daerah seperti Jawa Barat, kampung saya, Sulawesi Selatan daerah asal Wapres sekarang dan Banten daerahnya cawapres ke depan, dibiarkan kalah besar. Tapi saya sebagai orang Jawa Barat menerima hasil itu sebagai suara rakyat, saya tidak apriori menuduh ada kecurangan," kata Ginandjar dalam keterangan tertulisnya.

Namun, Ginanjar mengingatkan ada mekanisme yang bisa dilalui jika ada dugaan kecurangan.

"Begini ya, di setiap pemilu tentu ada saja perasaan dicurangi, tapi kan ada mekanisme yang disiapkan oleh bangsa kita melalui perundang-undangan untuk mengatasinya. Ketidakpuasan ada salurannya," ujar Ginandjar.

Ia meminta Prabowo mempercayai Mahkamah Konsititusi untuk mengadili sengketa pemilu. Apalagi menurut dia, tahapan pemilu juga telah dilaksanakan transparan. Keputusan akhir rapat pleno rekapitulasi nasional akan digelar terbuka dihadiri banyak pihak, termasuk pengamat dan media asing.

Di samping itu ada lembaga pengawas yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panwas yang siap menangani dugaan kecurangan. Ada juga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan politik tertinggi di tanah air yang para anggotanya dipilih oleh DPR.

"Institusi-institusi demokrasi harus kita hormati, termasuk dalam pemilihan umum. Kalau kita tidak percaya pada institusi-institusi kenegaraan kita sendiri, mana lagi yang bisa kita percaya?" kata Ginanjar yang mantan ketua DPD RI.

Ia sendiri masih mempertanyakan hasil penghitungan Pilpres atau juga Pileg yang ditolak kubu paslon 02.

"Karena di antara partai utama pengusung Calon 02 ada yang mendapat kenaikan suara dan kursi DPR yang cukup signifikan. Katanya ada bukti-bukti kecurangan," imbuh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.[R]

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto tegas menolak hasil penghitungan Pemilu 2019 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap sarat kecurangan.

Politisi senior Partai Golkar, Ginandjar Kartasasmita menyayangkan sikap ketua umum Partai Gerindra itu. Sebab, penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019 dinilainya sudah berjalan baik  meski ada kekurangan hingga banyak petugas yang meninggal.

"Ya, tunjukkan dan berikan ke lembaga-lembaga yang tugasnya mencari kebenaran. Kalau betul pemilu itu curang, khususnya Pilpres, kenapa di daerah seperti Jawa Barat, kampung saya, Sulawesi Selatan daerah asal Wapres sekarang dan Banten daerahnya cawapres ke depan, dibiarkan kalah besar. Tapi saya sebagai orang Jawa Barat menerima hasil itu sebagai suara rakyat, saya tidak apriori menuduh ada kecurangan," kata Ginandjar dalam keterangan tertulisnya.

Namun, Ginanjar mengingatkan ada mekanisme yang bisa dilalui jika ada dugaan kecurangan.

"Begini ya, di setiap pemilu tentu ada saja perasaan dicurangi, tapi kan ada mekanisme yang disiapkan oleh bangsa kita melalui perundang-undangan untuk mengatasinya. Ketidakpuasan ada salurannya," ujar Ginandjar.

Ia meminta Prabowo mempercayai Mahkamah Konsititusi untuk mengadili sengketa pemilu. Apalagi menurut dia, tahapan pemilu juga telah dilaksanakan transparan. Keputusan akhir rapat pleno rekapitulasi nasional akan digelar terbuka dihadiri banyak pihak, termasuk pengamat dan media asing.

Di samping itu ada lembaga pengawas yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panwas yang siap menangani dugaan kecurangan. Ada juga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan politik tertinggi di tanah air yang para anggotanya dipilih oleh DPR.

"Institusi-institusi demokrasi harus kita hormati, termasuk dalam pemilihan umum. Kalau kita tidak percaya pada institusi-institusi kenegaraan kita sendiri, mana lagi yang bisa kita percaya?" kata Ginanjar yang mantan ketua DPD RI.

Ia sendiri masih mempertanyakan hasil penghitungan Pilpres atau juga Pileg yang ditolak kubu paslon 02.

"Karena di antara partai utama pengusung Calon 02 ada yang mendapat kenaikan suara dan kursi DPR yang cukup signifikan. Katanya ada bukti-bukti kecurangan," imbuh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.