Politikus PKS Geram Pengungsian Semeru Jadi Lokasi Syuting Sinetron

Laporan : Abdul Kholik Munthe

Kamis, 23 Desember 2021 | 13:07

Politikus PKS, Bukhori Yusuf/Ist

Kabar lokasi pengungsian erupsi Gunung Semeru menjadi lokasi syuting sinetron membuat geram anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf.

Hal itu dinilai tidak etis. Bukhori meminta setiap pihak menunjukkan empati terhadap korban bencana.

“Sudah sepatutnya kita berempati terhadap semua korban bencana, khususnya korban terdampak erupsi Semeru di Lumajang. Sangat tidak etis di tengah suasana batin masyarakat yang sedang berkabung karena kehilangan sanak keluarga, tempat tinggal, mata pencaharian, namun didapati ada pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut demi meraup keuntungan material,” ucap Bukhori di Jakarta, Kamis (23/12).

Politikus PKS itu menegaskan, tindakan mengeksploitasi bencana untuk kepentingan materi adalah hal yang tidak bisa diterima oleh nurani maupun akal sehat publik.

Walaupun pihak Production House (PH) berdalih syuting di tempat tersebut sebagai wujud dukungan moral bagi korban dan mengaku telah memperoleh izin dari pemerintah daerah, namun itu bukan tindakan yang tepat secara moral karena dapat menyakiti perasaan korban maupun pihak yang bersimpati.

“Syuting di tempat itu sama sekali tidak dibenarkan karena tidak mencerminkan empati, apalagi menjadi solusi bagi korban. Sebaliknya, tindakan itu bahkan bisa disebut eksploitasi bencana untuk kepentingan materi semata. Padahal agama dan budaya kita mengajarkan untuk saling berempati dan bahu membahu dalam menghadapi musibah apapun yang menimpa siapapun,” paparnya.

Anggota DPR yang bermitra dengan BNPB itu menambahkan, jika benar pengakuan pihak Production House bahwa pihaknya telah memperoleh izin dari pemerintah setempat, maka otoritas setempat perlu menyampaikan klarifikasi kepada publik yang terlanjur geram dengan kegiatan syuting tersebut.

“Publik tidak hanya menyorot kontroversi dari kegiatan syuting tersebut, tetapi juga mempertanyakan bagaimana bisa mereka melakukan itu jika tanpa seizin pemerintah setempat. Jika pengakuan itu terbukti benar, lalu apalagi yang bisa diharapkan kepada pemerintah yang telah kehilangan sense of crisis?” pungkasnya.