Politik Dinasti Nyata Jika PDIP Usung Puan Tanpa Proses yang Transparani

Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani/Net
Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani/Net

Kewenangan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dalam menentukan sosok yang akan diusung untuk menjadi calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024 mendatang harus dilakukan dengan menunjukkan asas transparansi.


Asas transparansi tersebut yakni menunjukkan bahwa keputusan yang diambil sudah melalui berbagai tahapan yang demokratis mulai dari adanya aspirasi hingga pembahasan lewat berbagai tata tertib, analisis hingga menghasilkan kesimpulan.

“Jika ujuk-ujuk menentukan kesimpulan tanpa ada tahapan yang kita sebutlah istilahnya Standar Operasional Prosedur (SOP), maka akan muncul namanya usur kesewenang-wenangan disitu,” kata pengamat politik Dr Bakhrul Khair Amal kepada RMOLSumut, Senin (8/8/2022).

Mantan anggota KPU Kota Medan ini menjelaskan, sistem politik saat ini memang sangat membuka ruang terjadinya dinasti politik. Unsur kepentingan yang didasarkan pada kekerabatan, golongan hingga faktor suka dan tidak suka akan menjadi pertimbangan utama dalam mengambil kesimpulan.

“Padahal yang baik itu adalah adanya rekomendasi yang didudukkan untuk dibahas. Artinya semua peserta diberi kesempatan untuk meyakinkan pimpinan. Ada tatib, ada argumentasi, ada forum grup diskusi, ada dinamika, pembahasan mengenai kelemahan dan keunggulan seorang calon, hingga perdebatan-perdebatan demokratis yang kemudian menghasilkan kesimpulan. Namun, sekarang itu sepertinya tidak dilakukan, ujuk-ujuk sudah langsung pembacaan kesimpulan,” ujarnya.

Saat ini kata Bakhrul, politik di Indonesia menjadi tidak sehat karena adanya SOP yang kerap ditabrak. Sistem politik yang menganut gaya sentralistik menjadi penyebab utama terjadinya hal tersebut. Motif kekuasaan dan faktor ekonomi menurutnya membuat sistem ini tetap berlangsung meskipun tidak jarang hal tersebut bertentangan dengan AD/ART partai politik.

“Ini semacam kamuflase berfikir. Dalam AD/ART itu desentralisasi namun de fakto sentralisasi. Dalam tulisan objektif tapi dalam kelakuan masih subjektif. Hal ini tidak akan sehat bagi perpolitikan yang katanya menganut sistem demokrasi,” pungkasnya.