Pelanggaran aturan yang dilakukan Kepala Dinas Komunikasi (Diskominfo) Sumatera Utara (Sumut), Irman Oemar yang mengumumkan pendaftaran seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara menunjukkan pengelolaan pemerintahan yang buruk.
Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik yang juga jurnalis senior, Choking Susilo Sakeh terkait polemik terbaru yang terjadi seputar pengumuman seleksi calon anggota KI Sumut.
Dalam situasi terbaru, penerimaan pendaftaran yang dilakukan oleh Irman Oemar dengan mengatasnamakan Panitia Seleksi tersebut akhirnya dianulir sendiri oleh Irman Oemar dan menyatakan pengumuman terbaru yang dilakukan oleh Tim Seleksi sebagai pengumuman yang resmi. Ironisnya, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara ini menilai enteng pelanggarannya tersebut dengan mengatakan pengumumannya tersebut dianggap ibarat ajang pemanasan.
"Ini satu bukti bahwa pengelolaan pemerintahan di Sumut dilakukan secara lawak-lawak (lelucon), tidak menganut asas profesionalisme," kata Choking Susilo Sakeh, Rabu (9/6/2021).
Pernyataan ini disampaikan Choking dengan dalih beberapa fakta bahwa kejadian yang sama kerap terjadi dan berulang di Sumatera Utara.
"Pemprov Sumut sudah berulangkali membentuk timsel baik untuk BUMD, eselon dan lain. Selalu saja bermasalah karena diduga sarat kepentingan membangun kroni," pungkasnya.
Kembali soal dualisme pendaftaran seleksi calon anggota KI Sumut yang terjadi, hal ini menurutnya menimbulkan ketidakpastian bagi pendaftar. Ini juga menimbulkan konsekuensi anggaran bagi pendaftar maupun Pemprov Sumut.
"Wajarlah jika hampir 3 tahun ini, Pemprov Sumut semakin tidak jelas. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, layak mengevaluasi kinerja pejabat-pejabatnya yang seperti ini," demikian Choking Susilo Sakeh.
© Copyright 2024, All Rights Reserved