Pj Gubsu Hasanuddin Harus Bongkar Ulang Pejabat Hasil ‘Kejar Tayang’ Edy Rahmayadi

Rotasi besar-besaran para pejabat Pemprov Sumut yang berlangsung dalam kurun waktu 3 minggu terakhir sangat berpotensi membuat kepemimpinan Hasanuddin selaku Pj Gubernur tidak berjalan lancar.

Sebab, para pejabat yang dilantik tersebut terkesan menjadi bagian dari proyek ‘kejar tayang’ Edy Rahmayadi jelang masa akhir jabatannya selaku Gubernur Sumatera Utara.

“Karena itu, kita minta agar Pj Gubernur yang baru agar membongkar lagi itu semua. Karena itu akan memicu masalah dalam menjalankan kepemimpinannya,” kata Sekretaris DPD Gerindra Sumut, Sugiat Santoso pada diskusi publik ‘Refleksi akhir Masa Kepemimpinan ERAMAS’ yang diselenggarakan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut, RMOLSumut dan Ciskom, di Serayu Coffe, Medan, Senin (4/9/2023).

Sugiat Santoso mengatakan, persoalan penempatan pejabat birokrat menjadi salah satu persoalan besar yang tidak mampu dituntaskan oleh Edy Rahmayadi dalam 5 tahun kepemimpinannya. Struktur birokrasi menurutnya menjadi ‘hancur lebur’ karena ketidakjelian mantan Pangkostrad tersebut dalam menyusun pejabatnya.

“Beberapa waktu yang lalu orang yang sudah meninggal dilantik. Kemudian ada juga kasus Kabiro Hukum dari kejaksaan yang sudah ditetapkannya namun tidak kunjung bisa dilantik karena masih aktif di kejaksaan. Ini membuktikan dia juga tidak punya kemampuan lobi lintas instansi,” ujarnya.

Diketahui masa kepemimpinan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara berakhir 5 September 2023. Beberapa minggu sebelum berakhirnya jabatan mereka, Edy Rahmayadi rajin melakukan rotasi dan pelantikan pejabat baik eselon II maupun eselon III termasuk jajaran kepala sekolah SMA/SMK.