Pimpinan DPRD Minta Bobby Nasution Batalkan Pengurangan Gaji Kepling

Pimpinan DPRD Medan bertemu dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution, di Balai Kota, Senin (22/3/2021).

Ada pun pimpinan dewan yang hadir antara lain Hasyim (Ketua), Ihwan Ritonga dan Rajuddin Sagala (wakil ketua). Sedangkan Wakil Ketua DPRD Fraksi PAN, Bahrumsyah tidak terlihat hadir.

Rajuddin Sagala, menjelaskan pertemuan tersebut berjalan lepas. Banyak hal yang mereka bicarakan, khususnya terkait pembangunan Kota Medan.

Politikus PKS ini juga menyampaikan pesan kepada Bobby Nasution untuk membatalkan kebijakan pengurangan gaji kepala lingkungan (Kepling) dan pekerja harian lepas (PHL).

Menurut dia, kepling bekerja hampir 24 jam, tidak jarang rumah Kepling digedor warga ketika malam hari. "Harusnya gaji kepling dan PHL dinaikkan, mengingat beban kerja mereka. Tapi, itu berkaitan dengan anggaran dan sebagainya. Kalau tidak bisa naik gaji, minimal tidak dikurangi," tegasnya.

Rajuddin menegaskan bahwa Pemko Medan harus membayar gaji PHL dan Kepling sesuai dengan kesepakatan antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Banggar (Badan Anggaran).

"Apabila gaji bulan Januari dan Februari sudah dibayarkan, kedepan gaji bulan Maret kita minta dinormalkan kembali," katanya.

Saat pertemuan itu, ujar Rajuddin, Bobby mengaku tengah mempelajari hal tersebut.

Ketua DPRD Medan, Hasyim, menyampaikan harapan besar atas kepemimpinan Wali Kota Medan periode ini. Hasyim mengatakan, pada 2019 nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemko Medan berpredikat C. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga selalu memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas laporan keuangan Pemko Medan.

“Kita ingin dan yakin, di bawah kepemimpinan Bapak Bobby, nilai SAKIP kita meningkat. Begitu juga dengan opini BPK hendaknya dapat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian,” harapnya.

Hasyim menyatakan, DPRD Medan akan mendukung Pemko Medan dalam mewujudkan perubahan Medan yang lebih baik ke depannya. DPRD pun siap bersinergis dengan eksekutif agar program-program prioritas berjalan dengan baik

Pada saat itu, Hasyim juga mengatakan, DPRD Medan juga telah menargetkan, enam bulan setelah kepemimpinan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai Wali Kota Medan, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Medan 2021 -2026 akan ditetapkan sebagai peraturan daerah.