Pimpinan Dewan: Lansia Jangan Dihapus Dari Daftar Penerima Bantuan Jasa Pelayan Masyarakat

Pimpinan DPRD Kota Medan tidak sepakat pembatasan usia penerima bantuan jasa pelayan masyarakat, terkhusus bilal jenazah.

Sebab, fakta dilapangan diakuinya yang bersedia menjadi bilal jenazah adalah para lansia (lanjut usia) atau berusia 60 tahun keatas.

Ia meyakini akan kesulitan menemukan bilal jenazah berusia 60 tahun ke bawah. Menurut dia, menjadi bilal jenazah bukan semata-mata mengenai tenaga atau fisik, tapi lebih kepada mental.

"Kenyataannya diatas 60 tahun yang jadi bilal mayat. Harusnya dikasi jeda sosialisasi, yang usia dibawah 60 tahun sedikit," ujar Bahrumsyah, Kamis (10/6/2021).

Dia tidak yakin ada warga dibawah usia 60 tahun yang bersedia menjadi bilal jenazah. Apabila ada, jumlahnya tidak signifikan.

"Kondisi hari ini, itu butuh waktu, kalau tiba-tiba, ini bisa jadi gejolak sosial," tegasnya.

Hemat dia, pembatasan usia penerima bantuan jasa pelayanan masyarakat baik dalam rangka untuk regenerasi. Namun, untuk bilal jenazah harus ada pengecualian.

Seperti diberitakan, Wali Kota Medan, Bobby Nasution membuat kebijakan khusus untuk warga lanjut usia (lansia). Menantu Presiden Jokowi ini menandatangani aturan tentang batas maksimal usia penerima bantuan jasa pelayanan masyarakat adalah 60 tahun. Artinya warga lansia di atas 60 tahun tidak lagi diperkenankan menerima bantuan.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan No 17/2021 tentang Pemberian Dana Jasa Pelayanan Kepada Warga Pelayan Masyarakat. Perwal itu diteken pada 15 April 2021, atau masa-maaa awal dia bersama Aulia Rachman memimpin Kota Medan.

Penerima jasa pelayanan masyarakat dari Pemko Medan sendiri adalah Bilal Jenazah, Imam Masjid, Penggali Kubur, Rumah Ibadah, Guru Magrib Mengaji, Pengurus Rumah Ibadah, Guru Sekolah Minggu, Guru Sekolah Hindu, Guru Sekolah Budha, dan Guru Sekolah Kong Hu Chu.