Munculnya Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi yang menggalang petisi agar Joko Widodo Memecat Moeldoko dari kursi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menjadi bukti bahwa masyarakat risih dengan kelakukan mantan Panglima TNI tersebut dalam mengkudeta Partai Demokrat.
Sikap ini menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menyikapi hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menghasilkan nama Moeldoko sebagai ketua umum.
"Apa yang dilakukan aliansi ini membuktikan adanya kepedulian masyarakat terhadap kondisi demokrasi di Indonesia," katanya, Jumat (12/3).
Burhanuddin juga menegaskan bahwa Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi yang hari ini menggagas petisi tersebut tidak memiliki kepentingan dengan partai mereka. Hanya saja dari apa yang mereka lakukan kata Burhanuddin, ini menunjukkan bahwa ada kekhawatiran dari elemen masyarakat dalam melihat hal yang dialami oleh partai mereka.
"Partai kami diterpa masalah, tadinya internal itu wajar. Namun, ini ada kepentingan pribadi ataupun kelompok luar yang ingin mengobok-obok partai kami. Dengan pertemuan ini kami melihat semangat dari warga ini harus menjadi koreksi bagi pemerintah dalam mengawal demokrasi di Indonesia," pungkasnya.
Burhanuddin Sitepu hadir saat Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi memberikan keterangan pers terkait petisi yang sedang mereka galang agar Moeldoko dipecat dari kursi KSP. Menurut mereka, Moeldoko sudah memicu kekisruhan dalam perpolitikan di Indonesia lewat KLB Sibolangit.
© Copyright 2024, All Rights Reserved