Pesan Rektor IPB: Lindungi Petani Agar Ketahanan Pangan Terjaga

Rektor Institus Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria meminta agar pemerintah memberikan perlindungan maksimal kepada kalangan petani di masa pandemi covid-19. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin terjaganya ketahanan pangan yang juga menjadi stimulus ekonomi bagi bangsa di masa dan pasca pandemi covid-19. Berita Terkait:

Hal ini disampaikannya pada Webinar Kebijakan Agribisnis dalam Menjamin Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19 yang digelar Universitas Medan Area (UMA), di ruang Sumut Smart Province, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (9/6). "Untuk membangun kemandirian pangan di masa pandemi ini maka untuk jangka pendek hal yang dilakukan adalah melindungi petani dengan mengeluarkan kebijakan logistik agromaritim serta rantai pasok pangan yang melibatkan BUMN Pangan, koperasi dan swasta nasional," katanya. Perlindungan terhadap kalangan petani ini menurut Arif yakni dengan penerapan inovasi berbasis teknologi 4.0, khususnya blockchain. Memperluas akses petani, peternak dan nelayan pada jaring pemasaran daring, melakukan stimulus ekonomi khusus untuk pertanian dan pedesaan dan adanya skema perlindungan serta jaring pengaman sosial. "Ini yang harus dilakukan untuk kebijakan jangka pendek," katanya. Sedangkan untuk jangka menengah, dikatakan Arif, harus dilakukan gerakan produksi skala rumah tangga, seperti di Jawa ada istilah ”beras jimpitan”. Membuat produk subtitusi impor, misalnya mi berbahan baku wortel, bayam dan jagung. Penyempurnaan sistem data dan informasi pertanian dan perikanan secara spasial diiringi pola pertanian presisi berbasis teknologi 4.0, juga melakukan reforma agraria dan pengendalian konversi lahan sebagai prasyarat kemandirian pangan dalam bentuk land reform dan access reform. “Kebijakan yang perlu juga harus mempercepat regenerasi petani melalui petani milenial, pengembanan pertanian 4.0 juga harus mengatasi Food Loss dan Food Waste,” paparnya.[R]


Rektor Institus Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria meminta agar pemerintah memberikan perlindungan maksimal kepada kalangan petani di masa pandemi covid-19. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin terjaganya ketahanan pangan yang juga menjadi stimulus ekonomi bagi bangsa di masa dan pasca pandemi covid-19. Berita Terkait: Hal ini disampaikannya pada Webinar Kebijakan Agribisnis dalam Menjamin Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19 yang digelar Universitas Medan Area (UMA), di ruang Sumut Smart Province, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (9/6). "Untuk membangun kemandirian pangan di masa pandemi ini maka untuk jangka pendek hal yang dilakukan adalah melindungi petani dengan mengeluarkan kebijakan logistik agromaritim serta rantai pasok pangan yang melibatkan BUMN Pangan, koperasi dan swasta nasional," katanya. Perlindungan terhadap kalangan petani ini menurut Arif yakni dengan penerapan inovasi berbasis teknologi 4.0, khususnya blockchain. Memperluas akses petani, peternak dan nelayan pada jaring pemasaran daring, melakukan stimulus ekonomi khusus untuk pertanian dan pedesaan dan adanya skema perlindungan serta jaring pengaman sosial. "Ini yang harus dilakukan untuk kebijakan jangka pendek," katanya. Sedangkan untuk jangka menengah, dikatakan Arif, harus dilakukan gerakan produksi skala rumah tangga, seperti di Jawa ada istilah ”beras jimpitan”. Membuat produk subtitusi impor, misalnya mi berbahan baku wortel, bayam dan jagung. Penyempurnaan sistem data dan informasi pertanian dan perikanan secara spasial diiringi pola pertanian presisi berbasis teknologi 4.0, juga melakukan reforma agraria dan pengendalian konversi lahan sebagai prasyarat kemandirian pangan dalam bentuk land reform dan access reform. “Kebijakan yang perlu juga harus mempercepat regenerasi petani melalui petani milenial, pengembanan pertanian 4.0 juga harus mengatasi Food Loss dan Food Waste,” paparnya.