Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok muncul dalam perbincangan soal Dewan Pengawas KPK. Nama tersebut menjadi perbincangan bersama dengan beberapa nama lainnya seperti mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Pengamat hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Muhtar Said mengatakan, jika mengacu terhadap Undang- undang, maka Ahok tidak memenuhi syarat.

Kata Said, Seorang anggota Dewan Pengawas tidak boleh dipidana penjara terhadap pidana kejahatan yang diancam pidana paling singkat 5 tahun.

\"Ada di pasal 37D UU no 19 tahun 2019 UU Perubahan KPK. Dulu Ahok pernah diancam pidana 5 tahun, meskipun dalam penjatuhan pidananya lebih ringan dari pada ancamannya,\" kata Said kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/11).

Merujuk pada pasal 37 D, syarat lain yang membuat Ahok tidak bisa menempati posisi Dewan Pengawas KPK adalah keanggotaan partai. Sejak 6 Januari 2019, Mantan Gubernur DKI itu tercatat sebagai kader PDIP.

Dalam aturan di pasal 37D UU KPK baru, salah satu syarat Dewan pengawas KPK adalah \'Tidak memiliki anggota dan/atau pengurus partai politik\'.[R]

" itemprop="description"/> Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok muncul dalam perbincangan soal Dewan Pengawas KPK. Nama tersebut menjadi perbincangan bersama dengan beberapa nama lainnya seperti mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Pengamat hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Muhtar Said mengatakan, jika mengacu terhadap Undang- undang, maka Ahok tidak memenuhi syarat.

Kata Said, Seorang anggota Dewan Pengawas tidak boleh dipidana penjara terhadap pidana kejahatan yang diancam pidana paling singkat 5 tahun.

Dalam aturan di pasal 37D UU KPK baru, salah satu syarat Dewan pengawas KPK adalah \'Tidak memiliki anggota dan/atau pengurus partai politik\'.[R]

"/> Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok muncul dalam perbincangan soal Dewan Pengawas KPK. Nama tersebut menjadi perbincangan bersama dengan beberapa nama lainnya seperti mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Pengamat hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Muhtar Said mengatakan, jika mengacu terhadap Undang- undang, maka Ahok tidak memenuhi syarat.

Kata Said, Seorang anggota Dewan Pengawas tidak boleh dipidana penjara terhadap pidana kejahatan yang diancam pidana paling singkat 5 tahun.

Dalam aturan di pasal 37D UU KPK baru, salah satu syarat Dewan pengawas KPK adalah \'Tidak memiliki anggota dan/atau pengurus partai politik\'.[R]

"/>

Pernah Dihukum, Ahok Tak Penuhi Syarat Jadi Dewan Pengawas KPK

LAPORAN : Jonris Purba

Rabu, 6 November 2019 | 01:36

Pengamat hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Muhtar Said mengatakan, jika mengacu terhadap Undang- undang, maka Ahok tidak memenuhi syarat.

Kata Said, Seorang anggota Dewan Pengawas tidak boleh dipidana penjara terhadap pidana kejahatan yang diancam pidana paling singkat 5 tahun.

"Ada di pasal 37D UU no 19 tahun 2019 UU Perubahan KPK. Dulu Ahok pernah diancam pidana 5 tahun, meskipun dalam penjatuhan pidananya lebih ringan dari pada ancamannya," kata Said kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/11).

Dalam aturan di pasal 37D UU KPK baru, salah satu syarat Dewan pengawas KPK adalah 'Tidak memiliki anggota dan/atau pengurus partai politik'.[R]

Pengamat hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Muhtar Said mengatakan, jika mengacu terhadap Undang- undang, maka Ahok tidak memenuhi syarat.

Kata Said, Seorang anggota Dewan Pengawas tidak boleh dipidana penjara terhadap pidana kejahatan yang diancam pidana paling singkat 5 tahun.

Dalam aturan di pasal 37D UU KPK baru, salah satu syarat Dewan pengawas KPK adalah 'Tidak memiliki anggota dan/atau pengurus partai politik'.